Karyawan PT. Leces Ajukan Permohonan Pembatalan Homologasi

0

Surabaya – Pengajuan permohonan pembatalan homologasi (pailit) oleh karyawan PT. Leces ke Pengadilan Niaga lewat Pengadilan Negeri Surabaya hari ini akhirnya disidangkan. Pengajuan permohonan homologasi tersebut diajuka oleh karyawan PT. Leces dilakukan dlatar belakangi karena gaji 1.900 karyawan pabrik kertas tersebut yang besarannya mencapai Rp.300 miliar itu belum terbayarkan hingga saat ini.

Sidang homologosi dengan nomor perkara /Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby jo nomor: 5/PKPU/2014/PN Niaga Sby tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Harijanto SH MH yang hanya berlangsung beberapa menit untuk penelitian berkas.

“Dari hasil penelitian yang diajukan para pihak itu semuanya dudah dinyatakan lengkap oleh Majelis Hakim, sehingga sidang akan dilanjutkan lagi pada tanggal 14 Mei 2018 mendatang,” ujar kuasa hukum pihak swasta dan karyawan PT. Leces, Eko Novriansyah Putra SH bersama advokat Indra Bayu SH.

Menurut Eko Novriansyah Putra, Haris bersama 14 orang yang mewakili 1.900 karyawan PT. Leces itu terpaksa melakukan permohonan pembatalan homologasi sebagai upaya terakhir para karyawan untuk mendapatkan hak mereka.

“Para karyawan ini sudah menunggu hingga empat tahun namun tidak kunjung ada penyelesaian dari pihak perusahaan PT Leces. Going consern dari core bussines perusahaan tersebut tidak ada,” kata Eko Novriansyah.

Para karyawan menjelaskan bahwa para karyawan tersebut sudah empat tahun menunggu kepastian nasib mereka namun tidak kunjung ada penyelesaian, bahkan sempat mengadu ke Kementerian BUMN dan DPR RI serta mengadu ke Presiden Joko Widodo dengan berada di depan Istana Negara selama seminggu namun tidak ada hasil apapun.

“Dari kondisi itulah makanya Haris dan kawan-kawan mengajukan pemohonan pembatalan pailit (homologasi) karena perjanjian damai lewat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sesuai Undang-undang No 37 tahun 2004 juga tidak kunjung ada realisasi penyelesaiannya. Kami berharap proses peradilan di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Surabaya ini bisa berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga Majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan homologasi itu,” pungkas alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini.

“Yang jelas kami juga siap menjalani sidang berikutnya, karena bukti yang kami miliki sudah lengkap dan tidak terbantahkan,” ungkap Indra Bayu bersama tujuh kuasa hukum lainnya. (A.Y)

Share.

About Author

Leave A Reply