Aan Eko : Diskresi boleh dilakukan tapi harus terukur

0

Kota Malang – Penahanan anggota DPRD kota Malang gelombang kedua membuat 41 orang Wakil Rakyat kota Malang tersebut kembali mengejutkan warga kota Malang setelah beberapa waktu lalu sudah ada 19 anggota DPRD kota Malang yang ditahan. Dari penahanan 41 anggota DPRD kota Malang tersebut, menyisakan 5 orang anggota DPRD kota Malang yang saat ini masih mampu bekerja namun tidak bisa melaksanakan rapat apapun mengingat jumlah anggota DPRD yang hadir tidak akan mencapai kuorum.

Kondisi tersebut diakui oleh Plt Wakil Ketua DPRD kota Malang, Abdurahman memang mengganggu kerja anggota DPRD kota Malang seperti merubah jadwal pembahasn agenda yang telah disusun sebelumnya hingga rapat Paripurna yang tidak bisa dilaksanakan.

Tidak bisa berjalan dengan normal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kevakuman hukum dimana pembahasan Peraturan Daerah dan APBD tahun 2019 sehingga banyak pihak berharap agar bisa dilakukan tindakan normalisasi agar kepentingan masyarakat terkait pelayanan umum tidak terganggu.

“Memang Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD oleh partai politik adalah cara yang paling ideal saat ini, namun untuk melakukan PAW tersebut juga ada syarat-syarat tertentu dimana salah satunya adalah pengunduran diri. Apakah mau anggota DPRD kota Malang yang menjadi tersangka itu mau mengundurkan diri untuk diganti?,” ujar Sulardi, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pagi hari tadi, Rabu (05/09).

Sulardi hadir di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) bersama Darsono yang merupakan pakar Hukum Administrasi Negara (HTN) Universitas Brawijaya dan Aan Eko yang juga pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Brawijaya dan Agus Yuwono dari Media Online ADADIMALANG untuk menjadi narasumber dalam diskusi dengan tema ‘Mencari Solusi Atas Kekosongan Lembaga Legislatif di DPRD Kota Malang’ di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang diikuti ratusan peserta.

Dekan FHUB, Rachmad Safaat dalam sambutannya berharap agar dari diskusi dan dialog yang digelar tersebut bisa menghasilkan solusi terbaik yang bisa diterapkan agar DPRD kota Malang bisa kembali berjalan normal dan kepentingan masyarakat tidak dirugikan.

Aan Eko yang juga pengajar di FHUB menyoroti berbagai solusi sebagai upaya penyelesaian masalah agar DPRD kota Malang mampu bekerja kembali meski hanya berisi Lima orang legislator.

“Diskresi memang menjadi pilihan di saat PAW tidak mampu dijalankan karena anggota DPRD yang terkait enggan mengundurkan diri. Namun Deskresi yang dilakukan juga harus terukur, tidak bisa langsung menyerahkan sepenuhnya kepada seorang Walikota untuk menyelesaikan semuanya,” ungkap Aan Eko.

Aan melihat bahwa diskresi yang dilakukan harus benar-benar terukur dan sebatas penyelesaian masalah agar DPRD kota Malang bisa kembali berjalan dan menjalankan fungsinya.

“Misalkan saja permasalahannya sekarang adalah tidak bisa menjalankan Sidang Paripurna karena jumlah anggota DPRD Kota Malang hanya Lima orang, maka ya laksanakan diskresi masalah kuorum saja,” ungkap Aan Eko.

Sementara itu pakar HAN dari FHUB, Darsono mengingatkan bahwa diskresi tidaklah melanggar hukum karena memang disediakan untuk digunakan jika aturan hukum (normatif) yang ada sudah tidak bisa dipergunakan.

“Diskresi boleh-boleh saja diambil, tetapi selain terukur juga harus diingat bahwa kewenangan yang melaksanakan deskresi itu juga harus benar. Jika pengambil kebijakan untuk diskresi tersebut tidak benar atau tidak memiliki kewenangan, tentunya diskresi tersebut akan dianggap tidak pernah ada,” ungkap Darsono.

Sementara itu, wartawan dari ADADIMALANG yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut, Agus Yuwono melihat bahwa partai politik saat ini yang justru diharapkan bisa mengambil peran untuk melakukan kebijakan atau tindakan agar DPRD kota Malang bisa kembali berjalan dengan normal.

“PAW dinilai sebagai upaya paling ideal, namun bolanya ada di partai politik saat ini. Masyarakat banyak yang berharap agar partai politik mengambil tindakan yang tentunya akan membawa dampak bagi kinerja DPRD kota Malang. Permasalahan internal partai politik dengan kadernya yang tersangkut kasus korupsi tersebut dengan kepentingan masyarakat yang terpengaruh fungsi DPRD kota Malang tentunya menjadi pertimbangan partai politik untuk melakukan PAW,” ungkap alumnus FHUB tahun 1997 tersebut. (A.Y)

Share.

About Author

Leave A Reply