Pengadilan Surabaya Menangkan Gugatan Eks Karyawan PT. Kertas Leces

0

Kota Malang – Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya akhirnya mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh karyawan BUMN PT. Kertas Leces (Persero) yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Pembacaan putusan Majelis Hakim yang dihadiri oleh tim kuasa hukum karyawan PT. Kertas Leces antara lain Indra Bayu,Vargan Deriana Ntawisastra, Eko Novriansyah Putra, Alfons Manuel Napitupulu, Sahat Poltak Siallagan, Straussy Tauhiddinia Qoyumi dan Rifky Hidayat, dimana putusan majelis hakim tersebut disambut gembira oleh sekitar 1.900 karyawan PT. Kertas Leces Probolingggo.

Beberapa pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Harijanto mengambil putusan tersebut antara lain PT. Kertas Leces (Persero) terbukti telah lalai atas tidak terbayarnya hak para karyawan PT. Kertas Leces (Persero) dalam bentuk gaji.

“Dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan tadi maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan mengabulkan pemohonan pembatalan perdamaian (Homologasi) dan menyatakan PT. Leces terbukti bersalah telah lalai atas hak tidak terbayarnya gaji para karyawan PT. Kertas Leces (Persero),” jelas hakim Harijanto.

Terkait dengan putusan Majelis Hakim tersebut, salah satu Kuasa Hukum Karyawan PT. Kertas Leces yakni Eko Novriansyah Putra menyatakan putusan hakim telah memenuhi asas-asas keadilan.

“Kami sangat mengapresiasi keputusan hakim pada hari ini yang telah mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian dan menyatakan PT. Leces terbukti lalai. Dengan keputusan tersebut maka secara otomatis gaji karyawan yang ditunda hampir Empat tahun itu bisa diselesaikan,” ungkap Eko Novriansyah Putra.

Usai putusan pengadilan tersebut, menurut Eko pihak kurator akan mulai bekerja untuk menghitung aset PT. Kertas Leces dan melelang aset untuk membayar gaji para karyawan.

1.900 karyawan PT. Kertas Leces (Persero) Probolinggo tersebut menggugat Direksi PT. Kertas Leces (Persero) dengan tuntutan membatalkan perdamaian dengan alasan hak-hak normatif karyawan hingga tahun ke empat tidak kunjung dibayarkan padahal hak normatif setiap karyawan rata-rata mencapai hampir Rp.200 juta.

“Hal itulah yang kemudian dinilai telah melanggar kesepakatan yang berbunyi dua tahun hak karyawan sudah harus dibayarkan sehingga para karyawan menggugat pembatalan perdamaian, dan alhamdulillah hari ini gugatan kami dikabulkan oleh majelis hakim,” pungkas Eko Novriansyah Putra. (A.Y)

Share.

About Author

Leave A Reply