BPJS Malang sosialisasikan OSS untuk pecapaian UHC

0

Kota Malang – Dalam rangka pencapaian Universal Health Coverage (UHC), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan wilayah Malang melakukan sosialisasi Online Single Submission (OSS) pagi hari ini, Kamis (06/12). Selain untuk pencapaian UHC, sosialisasi OSS dilaksanakan karena ada beberapa perubahan yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Kepala BPJS Kesehatan Malang, Hendry Wahjuni dalam paparannya menjelaskan bahwa aplikasi OSS BPJS Kesehatan tersebut sudah diluncurkan sejak bulan Juni 2018 lalu.

“Dengan OSS ini juga akan memudahkan administrasi bagi perusahaan untuk mendaftarkan para pekerjanya untuk menjadi penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan,”ujar Hendry Wahjuni.

Selain diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Malang Raya, sosialisasi OSS yang dilaksanakan di Resto Taman Indie kota Malang ini juga diikuti oleh perwakilan perusahaan dan lembaga terkait lainnya.

“Aplikasi ini memudahkan perusahaan untuk memiliki akun yang akan mengakomodir segala administrasi dan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan para karyawannya sehingga tidak akan ada kesulitan atau kendala jika dilakukan secara manual,” ujar perempuan ramah ini.

Hendry Wahjuni menyampaikan ada beberapa perubahan yang diatur dalam Peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang perlu diketahui masyarakat.

“Seperti halnya bayi yang baru lahir wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari setelah dilahirkan, Penunggak iuran BPJS dalam waktu lebih dari 12 bulan yang dulunya hanya membayar 12 bulan ditambah bulan berjalan harus membayar 24 bulan ditambah bulan berjalan,” ujar Hendry Wahjuni didampingi oleh Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Malang yang baru, Roy Winandra.

Hendry juga mengingatkan bahwa jika dulu penonaktifan kartu BPJS Kesehatan dilakukan tanggal 11 setiap bulannya jika tidak ada pembayaran, dan saat ini berubah akan dilakukan penonaktifan sejak tanggal 1 setiap bulannya jika iuran tidak dibayar.

“Dulu perangkat desa tidak termasuk penerima upah, tapi berdasarkan Perpres 82 tahun 2018 ini para perangkat desa akan masuk penerima upah dari anggaran APBD,” ujar Hendry.

Hendry Wahjuni menyatakan untuk target Universal Health Coverage (UHC) hingga Januari 2019 mendatang, di wilayah kota Malang dari 900 ribu jumlah penduduk sudah tercapai lebih 670 ribu jiwa, di kabupaten Malang akan ada penambahan 215 ribu jiwa yang akan didanai APBD dan ada potensi penambahan dari kepesertaan yang didanai APBD kota Batu,” pungkas Hendry Wahjuni. (A.Y)

Share.

About Author

Leave A Reply