DPRD Kota Malang Akan Sampaikan Tuntutan Mahasiswa ke DPR RI, Program MBG Dievaluasi

Kota Malang | ADADIMALANG.COM – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS., menyatakan pihaknya memahami keresahan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi demonstrasi yang berlangsung pada Senin (15/6/2026). Menurutnya, kondisi ekonomi dan berbagai kebijakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi alasan wajar munculnya kegelisahan di tengah masyarakat.

Amithya mengatakan, keresahan tersebut tidak hanya dirasakan mahasiswa, tetapi juga masyarakat secara luas. Berbagai persoalan, mulai dari kenaikan harga bahan bakar hingga ketidakpastian kondisi ekonomi, menjadi perhatian bersama.

Ketua DPRD Kota Malang dan beberapa Anggota DPRD Kota Malang saat menemui peserta aksi demonstrasi di depan gedung DPRD (Foto : Agus Yuwono)

“Kami bisa merasakan keresahan yang dialami teman-teman mahasiswa. Dalam beberapa bulan terakhir memang banyak hal yang terjadi, mulai dari kenaikan BBM, naiknya dolar, dan berbagai kondisi lain yang sulit diprediksi masyarakat. Wajar jika muncul banyak pertanyaan dan kegelisahan,” ujarnya usai menemui peserta demonstrasi dari AMARAH Brawijaya siang tadi.

Terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi, DPRD Kota Malang berkomitmen meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat melalui DPR RI. Langkah tersebut, menurut Amithya, merupakan mekanisme yang selama ini dilakukan mengingat sebagian besar tuntutan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Seperti aksi-aksi sebelumnya, tuntutan akan kami sampaikan ke DPR RI. Banyak hal yang dikritisi memang merupakan kebijakan pusat. Kami di daerah memiliki peran sebagai pendukung kebijakan, tetapi dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga menjadi perhatian utama kami,” katanya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa yang meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Amithya menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya, termasuk keluhan masyarakat dan berbagai kasus yang belakangan terjadi.

Menurutnya, apabila mekanisme dan pola penyaluran masih berjalan seperti saat ini, maka potensi pemborosan anggaran perlu menjadi perhatian. Namun demikian, ia tidak secara tegas meminta program dihentikan, melainkan mendorong adanya perbaikan dan penyempurnaan.

“Kalau mekanismenya masih seperti sekarang, tentu wajib dievaluasi. Harus ada koreksi dan penyempurnaan, misalnya melalui segmentasi sasaran agar anggaran lebih efisien tetapi program tetap berjalan,” jelasnya.

Amithya juga mengusulkan agar pelaksanaan MBG lebih berbasis sekolah. Dalam pandangannya, kantin sekolah dapat diberdayakan untuk menyediakan makanan bagi siswa sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

“Saya membayangkan program ini bisa dikembalikan ke konsep school-based kitchen dengan memanfaatkan kantin yang ada di sekolah. Mekanismenya juga perlu ditata ulang agar lebih sederhana dan efisien dari sisi anggaran,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut aksi hari ini, DPRD Kota Malang telah mulai menyusun surat yang berisi seluruh tuntutan mahasiswa untuk segera dikirimkan kepada DPR RI.

“Saat ini surat sedang kami susun untuk melampirkan seluruh tuntutan aksi hari ini dan akan kami kirimkan langsung ke DPR RI,” pungkas Amithya. (Red)