DPRD Kota Malang Tegaskan Tak Pernah Putuskan Penghentian Program MBG

Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, S.TP., menegaskan bahwa DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan secara kelembagaan untuk menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait isu penolakan program nasional tersebut.

“Yang pertama yang perlu penegasan, tidak ada keputusan DPRD terkait dengan pemberhentian MBG. DPRD tidak pernah mengeluarkan keputusan apa pun,” kata Trio

Menurut Trio, isu mengenai penghentian MBG berawal dari aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada Juni lalu. Saat itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi agar program MBG dihentikan, kemudian diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD sebagai bagian dari tugas lembaga legislatif dalam menampung aspirasi masyarakat.

“Pada waktu itu konteksnya karena kita menerima demo dari mahasiswa di bulan Juni. Mahasiswa meminta agar program itu dihentikan. Sebagai bentuk dukungan, Ketua dan beberapa anggota menerima dan meneruskan aspirasi tersebut. Jadi sifatnya hanya meneruskan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pernyataan yang sempat disampaikan Ketua DPRD dan kemudian diberitakan oleh media merupakan bagian dari dinamika yang terjadi. Namun, hal itu tidak dapat diartikan sebagai keputusan resmi lembaga DPRD.

“Terlepas mungkin ada statement Ketua yang kemudian oleh media diberitakan, itu bagian dari dinamika. Tapi DPRD secara kelembagaan tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk membubarkan MBG di Kota Malang,” tegasnya.

Trio menambahkan, DPRD juga tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan Program MBG karena merupakan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya, fungsi DPRD hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut di daerah.

“Kita tidak bisa dalam kapasitas untuk memberhentikan program ini karena ini program nasional. Yang bisa dilakukan adalah evaluasi agar pelaksanaannya lebih baik dan meminimalkan permasalahan di lapangan. Keputusan program itu sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan MBG di Kota Malang, Trio menilai hingga saat ini belum ditemukan persoalan besar. Sejumlah kendala yang muncul masih bersifat minor dan belum mengarah pada insiden serius seperti keracunan massal.

“Kalau kita melihat sampai sejauh ini ada beberapa permasalahan yang masih hal minor. Tidak ada kejadian mayor, misalnya terkait keracunan massal dan sebagainya,” katanya.

Meski demikian, DPRD tetap menjadikan berbagai kejadian di daerah lain sebagai bahan evaluasi. Koordinasi dengan Satuan Tugas MBG di Kota Malang, yang dipimpin Sekretaris Daerah, terus dilakukan untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.

“Kalau di kita tetap koordinasi dengan kepala Satgasnya, dalam hal ini di-handle oleh Sekda, agar pengawasan tetap dilakukan,” ujar Trio.

Ke depan, DPRD Kota Malang memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke lapangan guna memastikan seluruh proses pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tidak menimbulkan persoalan yang dapat merugikan masyarakat.

“Kami dalam fungsi pengawasan akan terus bersama-sama di lapangan memastikan program ini berjalan sesuai SOP, dijalankan oleh dapur dengan baik, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (Ftm/A.Y)