Aksi Demonstrasi di Kota Malang, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu Suarakan Bencana Hingga Ekonomi

Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi demonstrasi simbolik di depan gedung DPRD Kota Malang pada Rabu (21/10/2026). Tujuan aksi ini dilakukan untuk menyuarakan berbagai persoalan lokal yang diselaraskan secara langsung dengan isu-isu strategis di tingkat nasional.

Dalam aksinya, massa membawa pesan tegas terkait mendesaknya penanganan krisis ekonomi, penegakan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), hingga perbaikan sektor pendidikan. Mereka mengusung misi utama untuk membumikan suara kedaulatan rakyat dari Kota Malang ke panggung publik nasional.

Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Muhammad Arif Ilham, menegaskan bahwa tuntutan utama mereka diarahkan pada penanganan cepat berbagai krisis di tanah air. Salah satu poin yang paling disoroti adalah desakan penetapan status bencana nasional atas berbagai musibah yang melanda daerah.

Menurut Ilham, respons pemerintah daerah maupun pusat saat ini dinilai sangat lambat dan belum optimal dalam menangani krisis. Hal ini membuat dampaknya makin meluas dan membebani masyarakat di berbagai wilayah.

Selain status bencana, isu krusial lain yang diangkat meliputi pembenahan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta evaluasi atas relokasi dana bantuan. Aliansi turut menyoroti dugaan praktik korupsi pada lembaga penanggulangan bencana seperti BNPB, serta pimpinan daerah yang cenderung pasif.

Para demonstran juga mengkritisi tekanan krisis ekonomi harian yang kian menghimpit masyarakat. Gejolak tersebut mencakup kelangkaan BBM, lonjakan harga bahan pokok, hingga penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Massa turut menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Tidak hanya itu, program-program prioritas pemerintah seperti MBG dan KDMP juga dinilai perlu dikaji ulang secara transparan.

Ilham menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam mengawal kedaulatan rakyat. Aksi ini sengaja dirancang tidak hanya untuk kelompok mahasiswa, melainkan juga merangkul kelompok buruh, guru, petani, dan warga sipil secara luas.

Langkah di Kota Malang ini dijalankan selaras dengan konsolidasi gerakan publik secara nasional yang diusung oleh Komite Sadar. Kerja sama lintas elemen ini dibangun guna memperkuat gaun tuntutan masyarakat secara serentak.

Ilham menambahkan, pergerakan massa berpotensi mengalami eskalasi lanjutan pada 28 Oktober mendatang. Rencana tersebut akan disinergikan bersama gerakan Solidaritas Perjuangan di berbagai daerah.

Mengenai ketiadaan audiensi dengan perwakilan DPRD pada hari aksi, massa menegaskan gerakan mereka tidak berorientasi pada kompromi politis. Mereka membawa prinsip delegitimasi kekuasaan sebagai bentuk teguran keras agar pemerintah segera mengambil tindakan nyata.

Sebagai penutup, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu mengecam keras tindakan represif aparat terhadap massa aksi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang. Mereka mendesak pemerintah menjawab kritik publik dengan solusi konkret ketimbang pendekatan keamanan. (Fit/A.Y)