Aliansi Malang Bergerak Desak DPR RI Kawal Isu Nasional dan RUU Perampasan Aset

Kota Malang | ADADIMALANG.COM —  Kelompok mahasiswa kembali menggelar aksi demonstrasi di kota Malang hari ini, Rabu (17/06/2026). Kali ini yang turun ke jalan adalah Aliansi Malang Bergerak yang menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah melalui aksi yang digelar di depan DPRD Kota Malang. Massa aksi menyoroti berbagai isu nasional, mulai dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, deforestasi, hingga RUU Polri.

Juru bicara massa aksi, Maulana Nazil Al Haq, mengatakan seluruh tuntutan yang disampaikan telah diterima oleh DPRD Kota Malang. Bahkan, seluruh fraksi di DPRD disebut telah berkomitmen untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI.

“Semua dari DPRD Kota Malang sudah menyepakati dan berkomitmen bersama untuk menyatakan sikap, menerima tuntutan dari mahasiswa, dan berkomitmen untuk mengawal kepada DPR RI yang berada di pusat,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua BEM Universitas Negeri Malang (UM) ini.

Menurutnya, aksi kali ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi yang telah dilakukan sebelumnya. Selain membawa tuntutan lama, mahasiswa juga menambahkan sejumlah isu yang dinilai mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah.

Nazil menjelaskan, DPRD Kota Malang menyatakan hanya dapat menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat karena kewenangan pengambilan keputusan berada di tingkat nasional.

“Tadi menyampaikan hanya sebatas menerima dan mencoba menyuarakan kepada pusat. Karena ranah mereka hanya bisa menyampaikan, sedangkan untuk memutuskan berada di ranah pusat,” ujarnya.

Meski tidak memberikan tenggat waktu kepada DPRD maupun pemerintah pusat, massa aksi memastikan akan terus melakukan pengawalan terhadap tuntutan yang telah disampaikan.

“Dari massa aksi berkomitmen untuk selalu mengawal melalui beberapa koordinator untuk melakukan tindak lanjut terhadap poin-poin tuntutan yang kami sampaikan,” katanya.

Terkait hasil dialog dengan anggota dewan, Nazil mengaku secara umum massa aksi merasa cukup puas karena seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap tuntutan mahasiswa. Namun demikian, ia menilai sebagian jawaban yang diberikan saat diskusi masih bersifat normatif dan belum menjawab substansi pertanyaan yang diajukan.

“Beberapa massa aksi menyadari bahwa banyak jawaban yang dirasa masih normatif, tidak sesuai substansi yang ditanyakan,” ujarnya.

Nazil juga menyoroti pentingnya profesionalisme dalam pengisian jabatan publik. Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi saat ini tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia yang menduduki posisi strategis di pemerintahan.

“Yang paling penting adalah bagaimana pejabat pemerintah diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi, integritas, serta profesional. Karena akar dari keseluruhan masalah adalah dari kepalanya,” kata Nazil.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti di tingkat daerah, melainkan dapat diteruskan dan menjadi perhatian pemerintah pusat dalam proses penyusunan maupun evaluasi kebijakan nasional. (Red)