~ The Art of News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » DPRD Kota Malang Dalami SILPA Rp303 Miliar, Komisi Akan Bedah Efisiensi Program OPD

DPRD Kota Malang Dalami SILPA Rp303 Miliar, Komisi Akan Bedah Efisiensi Program OPD

  • account_circle Agus Yuwono
  • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kota Malang | ADADIMALANG.COM — DPRD Kota Malang akan mendalami Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp303 miliar melalui pembahasan di tingkat komisi. Hal tersebut disampaikan saat Penyampaian Jawaban Wali Kota, Wahyu Hidayat atas Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pada Senin (13/7/2026)

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi telah disampaikan secara rinci dalam rapat paripurna. Menurutnya, sejumlah pertanyaan yang muncul hanya membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

“Alhamdulillah anggota DPRD yang bertanya sudah cukup memahami. Selanjutnya akan ada rapat komisi yang akan membahas lebih mendetail terkait jawaban-jawaban kami,” kata Wahyu.

Ia menjelaskan, pembahasan di komisi akan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) beserta bagian hukum untuk memberikan penjelasan lebih rinci terhadap berbagai catatan yang disampaikan DPRD.

“Di situ akan ada diskusi dengan OPD-OPD yang memberikan jawaban. Kami mencari jalan temu dan memberikan jawaban yang terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS., mengatakan jawaban Wali Kota akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di masing-masing komisi sebelum dirangkum dan dibahas di Badan Anggaran (Banggar).

“Nanti kita diskusikan dengan komisi-komisi. Komisi akan membuat notulen dan resume, kemudian menyusun hal-hal yang penting untuk disetorkan ke Banggar agar dibahas lebih lanjut,” katanya.

Menurut Amithya, perhatian utama DPRD saat ini masih tertuju pada besarnya SILPA APBD yang mencapai Rp303 miliar. DPRD ingin memastikan penyebab anggaran tersebut tidak terserap dan apakah terdapat program yang gagal dilaksanakan.

“Kalau saya masih tetap soal SILPA. Kenapa sisa? Buat apa? Kenapa kok tidak dibelanjakan? Itu yang akan kami dalami,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga akan menelusuri penjelasan pemerintah terkait efisiensi terhadap 191 program. Pembahasan akan difokuskan untuk memastikan efisiensi dilakukan pada belanja yang tidak bersifat substantif, bukan karena adanya program yang tidak terlaksana.

“Nanti kita lihat apa yang diefisiensi. Apakah memang efisiensi pada hal yang bukan substantif atau justru ada kebijakan maupun program yang tidak terlaksana,” kata Amithya.

Terkait pemanfaatan SILPA melalui APBD Perubahan (APBD-P), Amithya menyebut sebagian anggaran akan dikembalikan untuk kebutuhan sektor kesehatan, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). DPRD juga akan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program selama dua triwulan terakhir sebelum menentukan prioritas penggunaan anggaran.

Menurutnya, fokus utama DPRD adalah memastikan pelayanan dasar dan belanja wajib tetap terpenuhi, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. (Ftm/A.Y)

  • Penulis: Agus Yuwono
expand_less