DPRD Kota Malang Kaji Opsi Pengadaan Mobil Dinas Listrik, Fokus Jaga Stabilitas APBD

Kota Malang | ADADIMALANG.COM — DPRD Kota Malang akan mengkaji secara mendalam tekait rencana pengadaan mobil dinas listrik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Saat ini DPRD belum memberikan sikap terkait skema yang akan dipilih, baik melalui pembelian maupun sewa kendaraan mobil dinas listrik tersebut.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS., mengatakan hingga saat ini DPRD Kota Malang belum menerima paparan resmi dari Pemkot mengenai skema pengadaan kendaraan dinas listrik tersebut. Karena itu, DPRD akan terlebih dahulu mendengarkan penjelasan Pemkot dan melakukan analisis terhadap berbagai opsi yang tersedia.

“Kami akan menganalisa semua pilihan atau skema yang ada. Nanti kami mendengarkan skema dari Pemkot karena belum disampaikan ke kami,” kata Amithya.

Pembahasan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat bersamaan dengan pembahasan Peraturan Wali Kota (Perwal) Mendahului Perubahan APBD yang kedua. Menurut Amithya, forum tersebut juga akan digunakan untuk membahas secara rinci konstruksi pembiayaan dan solusi terkait rencana pengadaan kendaraan dinas listrik.

“Mungkin minggu depan akan kami bahas. Di situ nanti akan kami bahas secara detail konstruksi dan jalan keluar atau solusinya,” ujarnya.

Terkait dua opsi yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Malang yakni membeli atau menyewa kendaraan listrik, Amithya menegaskan DPRD belum menentukan pilihan. Pertimbangan utama yang akan digunakan adalah dampaknya terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami melihat hitungannya dulu. Signifikan atau tidak. Mana yang lebih baik untuk konstruksi atau struktur APBD kita. Pertimbangan kami pasti itu,” katanya.

Di sisi lain, DPRD berupaya agar tidak terjadi penambahan anggaran meski terdapat potensi kenaikan biaya operasional akibat meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Amithya, prioritas penggunaan APBD tetap diarahkan pada pelayanan masyarakat dan keberlanjutan program-program pemerintah daerah.

“Kita upayakan tidak ada penambahan. Kita gunakan anggaran yang ada karena yang utama kami fasilitasi adalah layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran hingga akhir tahun, DPRD juga mendorong langkah efisiensi di lingkungan pemerintahan, termasuk mengurangi kegiatan yang tidak harus dilakukan secara tatap muka dan memaksimalkan sistem daring.

“Harus ada alternatif lain. Mengurangi kegiatan yang bisa diwakili dengan tidak perlu keluar, bisa dilakukan secara daring. Kita harus belajar untuk itu,” kata Amithya.

Ia mengakui anggaran yang telah disusun pada tahun sebelumnya berpotensi tidak mencukupi hingga akhir tahun akibat berbagai faktor, termasuk kenaikan biaya operasional. Namun hingga kini belum ada pembahasan mengenai tambahan anggaran.

“Memang tidak mungkin cukup, tetapi saat ini belum ada tambahan dan belum ada skema tambahan,” tuturnya.

DPRD Kota Malang menegaskan setiap kebijakan terkait pengadaan mobil dinas listrik akan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta dampaknya terhadap kemampuan APBD dalam mendukung program dan pelayanan publik. (Ftm/A.Y)