DPRD Kota Malang Terima Audiensi PKBM, Isu Perundungan dan Upah Guru Jadi Sorotan

Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Komisi C DPRD Kota Malang menerima kunjungan audiensi dari komunitas warga belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Zamzam pada Kamis (24/9/2026). Pertemuan ini bertujuan mengenalkan fungsi kelembagaan dewan sekaligus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut mengajak para siswa untuk belajar dengan melihat langsung gedung dewan serta berbagai ruang kerja legislatif, seperti ruang fraksi, ruang komisi, hingga ruang rapat paripurna. Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Akhdiyat Syabril Ulum, menegaskan bahwa gedung dewan merupakan rumah publik yang terbuka untuk seluruh elemen masyarakat.

“Ya, kami menerima audiensi dari komunitas warga belajar PKBM Zamzam dan kami menerima dengan tangan terbuka dan kami mendukung agenda seperti ini. Agar apa? Agar adik-adik atau masyarakat di luar sana mengetahui lebih dalam tentang DPRD terbuka untuk masyarakat dan memang ini gedung masyarakat tempat menyuarakan aspirasinya,” kata Ulum.

Ulum mengungkapkan, pertemuan ini menghasilkan sejumlah aspirasi penting, terutama mengenai masalah perundungan (bullying) di lingkungan sekolah serta kesejahteraan para tenaga pendidik. Dua poin utama tersebut disuarakan langsung oleh para peserta audiensi agar mendapatkan penanganan serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

“Kami dapat banyak aspirasi, khususnya dalam bidang pendidikan. Mereka ingin apa-apa yang mereka suarakan tentang kesejahteraan guru, tentang perundungan siswa itu benar-benar ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Malang,” jelasnya.

Terkait maraknya kasus perundungan yang masih terjadi di sekolah, Ulum mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang untuk segera turun tangan. Menurutnya, dinas terkait perlu melakukan intervensi langsung ke sekolah-sekolah guna mencegah terjadinya kasus perundungan berulang.

“Tadi ya, dua poin tadi. Perundungan, kasus-kasus perundungan di sekolah itu masih terjadi. Harapan kami Dinas Pendidikan Kebudayaan bisa mengintervensi ke sekolah-sekolah agar hal semacam ini tidak terjadi,” tegas Ulum.

Selain masalah perundungan, perhatian juga tertuju pada kepastian kesejahteraan para guru, khususnya di jalur pendidikan nonformal. Para warga belajar meminta adanya aturan yang mengatur standar upah guru agar para pengajar nonformal dapat merasakan kesejahteraan yang setara.

“Yang kedua tentang kesejahteraan guru, mereka meminta tentang standar upah guru agar ada aturan-aturan, terutama yang nonformal seperti ini juga merasakan kesejahteraan,” tambahnya.

Melalui audiensi ini, Ulum berharap wawasan masyarakat terhadap peran DPRD semakin terbuka, baik dalam ranah kunjungan edukatif maupun penyampaian aspirasi secara formal dan nonformal. Komisi C berkomitmen membawa masukan ini ke forum rapat kerja bersama dinas mitra untuk ditindaklanjuti.

“Mengenalkan lebih dekat tentang DPRD, baik dari segi bangunan, kondisi dalam ruangan, ada ruangan fraksi, ada ruangan komisi, ruang rapat paripurna, dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Harapan kami ini membuka wawasan masyarakat sekitar maupun Kota Malang bahwa DPRD memang terbuka menerima aspirasi,” pungkasnya. (Fttm/A.Y)