Dukung Budaya Bersih Korupsi, Rektor UB Dorong Seluruh Fakultas Wujudkan Zona Integritas

Kota Malang | ADADIMALANG.COM —  Universitas Brawijaya (UB) terus berkomitmen menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dari praktik korupsi dan gratifikasi. Hal tersebut disampaikan Rektor UB, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., Med.Sc., saat memberikan apresiasi atas konsistensi Satuan Reformasi Birokrasi (SRB) UB dalam mengawal pembentukan budaya integritas.

Prof. Widodo menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir, Universitas Brawijaya melalui Satuan Reformasi Birokrasi UB secara masif melakukan pendampingan hingga perumusan berbagai regulasi untuk membangun ekosistem kampus yang bersih.

“Selama tiga tahun terakhir kita terus mencoba melakukan pendampingan dan membuat regulasi-regulasi untuk mewujudkan budaya bersih dari gratifikasi dan korupsi,” ujar Prof. Widodo.

Guna mempercepat transformasi tersebut, pihak rektorat mendorong seluruh fakultas dan unit kerja di lingkungan UB agar berkomitmen membangun Zona Integritas (ZI). Hasilnya, pada tahun ini terdapat enam fakultas di UB yang sedang menjalani proses penilaian menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh KemenPAN-RB.

“Alhamdulillah semua unit dan fakultas terlibat serta komitmen. Tahun ini ada enam fakultas yang masuk dalam penilaian WBK dari KemenPAN-RB. Ini merupakan langkah positif yang menunjukkan bahwa mindset serta budaya di fakultas dan departemen sudah mulai membaik,” terangnya.

Kendati demikian, Rektor UB menekankan bahwa perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan waktu serta konsistensi dari seluruh pihak.

“Mengubah mindset dan budaya tentu memerlukan waktu serta konsistensi, khususnya dari teman-teman di Satuan Reformasi Birokrasi. Kita berharap komitmen ini terus terjaga demi mewujudkan UB yang berintegritas tinggi,” pungkasnya.

Perlu diketahui, salah satu upaya menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dari praktik korupsi dan gratifikasi adalah dengan meluncurkan survey indeks persepsi anti korupsi (IPAK) di lingkungan Universitas Brawijaya.

“Survei ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui efektivitas kegiatan integritas di lingkungan UB. Kita ingin melihat apakah masih ada praktik gratifikasi, benturan kepentingan, serta mengukur bagaimana kualitas layanan publik di UB dari perspektif persepsi anti korupsi,” ujar Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum., usai peluncuran survey IPAK hari ini, Kamis (01/10/2026)

Menurut dosen Fakultas Hukum UB ini, survei IPAK bersifat rutin tahunan dan menjadi bagian penting dalam pemenuhan kriteria Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang digariskan oleh KemenPAN-RB serta Kemendikbudristek.

Untuk menjamin keakuratan dan objektivitas data, survei ini melibat porsi responden yang komprehensif, baik dari internal maupun eksternal kampus yang mencakup dosen, tenaga kependidikan (tendik), dan mahasiswa. Sementara dari eksternal melibatkan mitra kerja, vendor, alumni, hingga orang tua mahasiswa yang berinteraksi langsung dengan layanan UB.

“Jumlah responden kita buka seluas-luasnya. Seluruh fakultas, unit kerja, dan unit layanan di UB wajib mengisi survei ini. Jika tahun sebelumnya kita mencapai sekitar 3.500 responden, tahun ini ditargetkan minimal 2.400 responden terlampaui,” pungkas Ngesti. (A.Y)