SILPA Kota Malang Tembus Rp303 Miliar, Dana Tunjangan Guru Jadi Salah Satu Pemicu

Kota Malang | ADADIMALANG.COM — SILPA Kota Malang dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 mencapai sekitar Rp303 miliar. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyebut salah satu faktor meningkatnya SILPA tersebut berasal dari perubahan mekanisme transfer tunjangan kepada guru. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat usai Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Walikota terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun 2026.

Ia mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya dana tersebut langsung ditransfer ke rekening guru. Namun, berdasarkan aturan baru, dana terlebih dahulu masuk ke kas daerah sehingga tercatat sebagai SILPA sebelum kemudian dapat digeser dan disalurkan kepada penerima.

“Kalau masuk kas daerah kan berarti otomatis menambah SILPA yang ada di Kota Malang,” kata Wahyu.

Menurutnya, Pemkot Malang tidak dapat langsung melakukan pergeseran anggaran tersebut pada akhir tahun tanpa dasar regulasi. Setelah terdapat petunjuk dari pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri, anggaran kemudian dapat digeser dan ditransfer kepada guru pada awal 2026.

“Ini di awal tahun 2026 sudah kita transfer dan sudah bisa diterima oleh mereka. Jadi itu yang membuat SILPA kita menjadi meningkat,” ujarnya.

Wahyu mengatakan, mekanisme tersebut berpotensi kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya apabila transfer dari pemerintah pusat dilakukan menjelang akhir tahun anggaran. Pemkot Malang akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar penyaluran dana kepada guru dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

“Kalau memang transfernya nanti di akhir tahun, ya kita akan jadi begitu lagi. Mudah-mudahan nanti kita koordinasi, kita sampaikan kepada pusat bahwa apabila mentransfer, ini kan ditunggu juga oleh guru-guru,” jelasnya.

Wahyu memastikan dana yang berkaitan dengan transfer kepada guru tersebut telah seluruhnya disalurkan. Sementara itu, SILPA sekitar Rp303 miliar tidak seluruhnya merupakan anggaran yang bebas digunakan karena terdapat komponen yang sudah memiliki peruntukan tertentu.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, pembahasan penggunaan SILPA harus dilakukan dengan memetakan komponen anggaran satu per satu. Hal itu penting karena waktu pelaksanaan anggaran 2026 hanya menyisakan beberapa bulan sehingga setiap program harus realistis untuk dikerjakan.

“Yang terpenting di sini adalah program dan kebijakan serta apa yang sudah dikonsepkan di awal tahun tidak ada yang melenceng. Kalaupun memang ada yang kemudian dirubah kebijakannya, lebih ke sana,” kata Amithya.

Ia menambahkan, DPRD akan memperdalam usulan perubahan anggaran melalui rapat-rapat komisi. Prioritasnya adalah memastikan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat diselesaikan pada tahun kedua pelaksanaan pemerintahan.

Sementara itu ia menyoroti sejumlah program yang pelaksanaannya dinilai masih perlu dievaluasi, seperti insentif RT/RW, seragam sekolah gratis, dan beasiswa. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar bantuan lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Jangan kemudian semuanya diberikan bantuan yang sama. Ini yang harus kita tekankan, evaluasi-evaluasi itu. Nanti di akhir tahun inilah,”pungkasnya.