Sorotan DPRD Kota Malang: Program Sekolah Rakyat Terhambat Kendala Kewenangan Daerah
- account_circle Shelly
- calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
- visibility 268
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALANG, ADADIMALANG.COM – Pelaksanaan program sekolah rakyat di Kota Malang dinilai masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kewenangan pemerintah daerah yang terbatas. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyebut, peran pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan program strategis nasional ini berjalan optimal.
Amithya mengungkapkan, bahkan hal sederhana seperti permintaan pembangunan pagar sekolah untuk keamanan siswa saja tidak bisa dilakukan. “Padahal ini menyangkut keamanan siswa. Karena tidak bisa diwujudkan, akhirnya pemerintah daerah hanya bisa menggantinya dengan sistem penjagaan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti fasilitas kesehatan yang masih minim. Menurutnya, idealnya ada kendaraan khusus seperti mobil untuk mengantar siswa yang sakit agar lebih aman dan cepat. “Dengan kondisi sekarang, tentu belum maksimal,” tegasnya.
Meski begitu, Amithya mengapresiasi upaya yang sudah berjalan, khususnya terkait pemenuhan tenaga pendidik dan wali asuh yang sedang dalam proses. Ia juga memuji dukungan anggaran yang besar dari pemerintah.
“Setiap siswa mendapatkan alokasi sekitar Rp48,5 juta per tahun. Menurut saya, ini angka yang luar biasa. Program sekolah rakyat sebenarnya sangat bagus, tinggal bagaimana kita mendukung agar bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.
- Penulis: Shelly
