Sebagai wujud dukungan atas aspirasi warga yang merasa keberatan akan kebijakan tersebut.

ADADIMALANG – Kebijakan Pemerintah untuk mencabut subsidi BBM yang menyebabkkan naiknya harga BBM dengan tegas ditolak oleh DPD PKS Kota Batu. Bahkan DPD PKS Kota Batu secara resmi menyerukan agar kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut dibatalkan.

Ketua DPD PKS Kota Batu, Ady Sayoga mengungkapkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera menilai kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sejak tanggal 3 September 2022 yang lalu tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi imbas dari dampak pandemi Covid-19. Oleh karenanya, PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusinal untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

“DPD PKS Kota Batu dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Ini sangat memberatkan masyarakat seperti pengemudi ojek, angkutan umum, pedagang kecil, petani hingga pekerja. Saat ini kondisi ekonomi belum pulih benar usai pandemi Covid-19, dampaknya kenaikan harga BBM akan memiliki efek domino pada harga kebutuhan pokok yang juga naik,” ujar Ady Sayoga sore tadi, Rabu (07/09/2022).

Menurut Ady, kenaikan harga pangan dan energi secara langsung juga akan berdampak pada meningkatnya jumlah kemiskinan dan tingkat pengangguran.

“Sikap yang kami ambil sebagai bentuk komitmen terhadap rakyat, PKS berdiri bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM. Kami tak mau rakyat semakin berat beban hidupnya dan kian menderita,” ujar pria yang akrab dipanggil Yoyok ini.

Kenaikan harga BBM bersubsidi menurut Yoyok juga akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan.

“Jika kenaikan pertalite dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter atau sebesar 30 persen, maka dapat diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen. Dimana setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen. Jika pada Juli 2022 inflasi mencapai 4,94 persen, maka angka inflasi akhir tahun bisa menembus angka 7-8 persen. Kondisi ini akan memukul kehidupan rakyat dimana daya beli dan konsumsi akan semakin melemahehi sngga angka kemiskinan akan meningkat dan pengangguran semakin bertambah,” ujar Yoyok.

Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp24,17 Triliun yang diberikan menurut Yoyok tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi. Belum lagi masih ada 2 jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya belum jelas di Kementerian Sosial. Banyak data yang tidak akurat, juga ada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran, hingga persoalan terjadinya korupsi, yang nilainya fantastis, sambungnya..

Menyikapi hal tersebut, Ady Sayoga selaku Ketua DPD PKS Kota Batu membacakan beberapa pernyataan sikap PKS Kota Batu antara lain :

1. Meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
2. Mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
3. Meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat. (A.Y)