~ The Art of News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » 8 Unit Kerja di UB Mulai Fakultas, Sekolah Pasca dan PSDKU Kediri Raih Penghargaan ZI WBK Anugerah Diktisaintek 2026

8 Unit Kerja di UB Mulai Fakultas, Sekolah Pasca dan PSDKU Kediri Raih Penghargaan ZI WBK Anugerah Diktisaintek 2026

  • account_circle redaksi
  • calendar_month 17 jam yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Universitas Brawijaya (UB) kembali mencatatkan capaian dalam pembangunan zona integritas. Sebanyak delapan fakultas dan unit kerja UB mendapatkan penghargaan pada subkategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026, Selasa (10/11/2026) di Airlangga Convention Center (ACC), Surabaya.

Delapan unit kerja tersebut meliputi Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), Fakultas Sains dan Teknologi dan Matematika (FSTeM), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas Sains dan Teknologi Peternakan (FAST), Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) UB Kediri, dan Sekolah Pascasarjana UB.

Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas upaya unit kerja dalam membangun tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

Ditemui di sela-sela kegiatan, Ketua Satuan Reformasi Birokrasi (SRB) UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa delapan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh unit kerja dalam menjalankan pembangunan zona integritas dan reformasi birokrasi.

Menurutnya, Anugerah Diktisaintek merupakan salah satu bentuk apresiasi terbesar dalam bidang pembangunan zona integritas di lingkungan perguruan tinggi.

“Anugerah Diktisaintek ini merupakan apresiasi bagi kerja keras kita semua di dalam proses perubahan tata kelola yang ada di Universitas Brawijaya,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan zona integritas menjadi salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan UB. Proses tersebut membutuhkan komitmen bersama dan konsistensi seluruh unit kerja.

Meski demikian, Ngesti menyebut capaian penghargaan ini masih menjadi bagian dari proses menuju penetapan status WBK oleh Kementerian PANRB. Pihaknya berharap seluruh delapan unit kerja tersebut dapat memperoleh predikat WBK.

“Kami berharap semuanya, delapan unit kerja, bisa mendapatkan WBK,” harapnya.

Sementara itu, Rektor UB, Prof. Widodo, mengapresiasi komitmen para dekan dan jajaran pimpinan fakultas yang terus mendukung pembangunan zona integritas bersama SRB.

Ia menegaskan, reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut perlu diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari proses rekrutmen, penerimaan mahasiswa, hingga pengadaan barang dan jasa.

Menurut Prof. Widodo, terdapat tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian pembangunan zona integritas. Pertama, manajemen risiko sebagai instrumen strategis bagi pimpinan untuk mengambil keputusan, mengantisipasi hambatan, serta memastikan target organisasi tercapai.

Kedua, manajemen risiko harus berjalan beriringan dengan pembangunan zona integritas. Kemampuan memitigasi risiko perlu didukung dengan integritas agar tata kelola organisasi dapat berjalan secara baik.

Ketiga, membangun budaya sadar risiko dan budaya integritas di seluruh lingkungan kampus.

Prof. Widodo juga menekankan bahwa integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi harus menjadi budaya yang diterapkan seluruh sivitas akademika.

“Kalau pelayanan kita bagus, transparan, akuntabel, integritasnya bagus, maka sebenarnya sama dengan kita memberikan teladan secara langsung kepada calon pemimpin kita,” jelasnya.

Di sisi lain, Dekan FEB, Prof. Abdul Ghofar menyampaikan bahwa penghargaan WBK merupakan hasil dari proses panjang yang membutuhkan komitmen seluruh sivitas akademika.

Menurutnya, hal terpenting bukan sekadar memperoleh penghargaan, melainkan menanamkan budaya kerja yang bebas dari praktik korupsi.

Proses penilaian juga dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari evaluasi tim universitas, tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, hingga tim Kementerian PANRB.

Selain penguatan budaya antikorupsi, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi perhatian. Pelayanan tidak hanya dilakukan secara langsung atau luring, tetapi turut didukung melalui sistem daring agar lebih mudah diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan.

Sementara itu, Dekan FAST UB, Prof. Muhammad Halim Natsir mengatakan, pembangunan zona integritas harus menjadi bagian dari budaya organisasi melalui peningkatan profesionalisme pelayanan, penguatan standar operasional prosedur (SOP), serta penyediaan infrastruktur yang ramah bagi seluruh pengguna layanan.

“WBK ini sebenarnya, ini adalah karakter. Di situ juga Anda harus meningkatkan layanan. Sehingga layanan prima ini menjadi hal yang penting, sehingga anti korupsi itu akan masuk di dalamnya,” ungkapnya.

Sementara itu, PSDKU UB Kediri menunjukkan perkembangan dalam pembangunan zona integritas. Berdasarkan penjelasan Direktur PSDKU, Prof. Sholeh Hadi Pramono, M.S, nilai evaluasi yang semula berada di kisaran 30 pada 2023 meningkat menjadi sekitar 80 pada 2024, kemudian lebih dari 80 pada 2025, hingga mendekati 90 pada 2026.

“Ini panjang strateginya, membangun rasa kebersamaan, kepercayaan, dan keharmonisan di antara kita semua, di PSDKU,” ungkapnya.

Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh fakultas dan unit kerja di lingkungan UB untuk terus memperkuat reformasi birokrasi. Dengan demikian, pembangunan zona integritas tidak berhenti pada penghargaan, tetapi benar-benar tercermin dalam budaya kerja dan pelayanan yang profesional, transparan, serta bebas dari praktik korupsi. (A.Y)

  • Penulis: redaksi
expand_less