BPJS Ketenagakerjaan Kejar Target 46,47% Perlindungan Pekerja di Kota Malang
- account_circle Fitri
- calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
- print Cetak

Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM., saat memberikan sambutan di Sosilisasi dan Edukasi Penanganan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Lalu Lintas. (Foto : Fatma AdaDiMalang).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama BPJS Ketenagakerjaan memacu perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara massif. Sebanyak 168.482 pekerja di Kota Malang saat ini telah terproteksi program BPJS Ketenagakerjaan.
Jumlah tersebut mencakup cakupan perlindungan sebesar 41,1 persen, yang berhasil melampaui target di awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Keberhasilan menembus target awal tersebut memicu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Malang. Melalui hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kemendagri menaikkan target cakupan kepesertaan menjadi 46,47 persen hingga Desember 2026.
Untuk memenuhi target tersebut dalam kurun waktu tersisa empat bulan, Pemkot Malang dan BPJS Ketenagakerjaan harus menjaring sedikitnya 21.000 pekerja baru.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkot Malang sebelumnya telah mendaftarkan dan menanggung perlindungan bagi 25.600 pekerja informal bukan penerima upah di wilayahnya sejak tahun lalu.
Langkah percepatan pencapaian target ini ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Lalu Lintas di Kota Malang, Kamis (10/9/2026). Acara yang dibuka langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, ini menggandeng Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan PT Jasa Raharja untuk memperkuat pemahaman klaim bagi para pekerja.
“Hari ini saya membuka sosialisasi dan edukasi tentang jaminan kecelakaan kerja lalu lintas, yang narasumbernya dari Lantas dan Jasa Raharja. Ini ingin memberikan satu pengertian dan pemahaman kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wahyu.
Wahyu menambahkan bahwa perlindungan ini sangat vital mengingat risiko mobilitas pekerja. Pemkot Malang ingin memastikan adanya kepastian finansial bagi keluarga pekerja jika terjadi musibah.
“Kita kan tidak menginginkan bahwa ada kecelakaan kerja. Tapi yang jelas dengan mengikuti kepesertaannya, ada jaminan-jaminan yang nanti akan didapatkan,” tegasnya.
Terkait pencapaian target pekerja informal sebesar 25.600 orang, Wahyu menyebut hal itu yang menjadi alasan Kemendagri memberikan dorongan angka target baru.
“Sudah, ya, mulai tahun kemarin. Jadi kita ini sudah melampaui target tadi ya. Tapi karena kita sudah melampaui target, akhirnya oleh Kemendagri kita ditambah lagi targetnya,” jelas Wahyu.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang, Zulkarnain Mahading, merincikan peta data kepesertaan saat ini serta strategi mengejar selisih target yang ada.
“Awalnya di RPJMD awal kan 41 sekian persen itu. Itu udah terlampaui. Makanya sampai Desember ditarget oleh Kemendagri pada saat Rakortekbang itu, Kota Malang dinaikkan 46,47 persen,” kata Zulkarnain.
Zulkarnain merinci, dari total posisi 168.482 pekerja yang terdaftar saat ini, masih dibutuhkan tambahan puluhan ribu tenaga kerja agar persentase 46,47 persen dapat terealisasi tepat waktu.
“Nah, saat ini yang udah terlindungi itu 168.482 orang, atau setara 41 persen. Nah, itu dinaikkan oleh Kemendagri menjadi 46,47 persen. Jadi kurang 21.000 lagi untuk mencapai target 46,47 persen,” ungkapnya.
Untuk menjaring 21.000 peserta baru dalam empat bulan ke depan, BPJS Ketenagakerjaan menggalang sinergi lintas sektor yang melibatkan perusahaan, rumah sakit, serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang.
“Ya, salah satunya hari ini tadi. Kita undang perusahaan, terus kita undang Pak Wali bahwa ya ini tidak bisa kami sendiri, tidak bisa Pemerintah Kota sendiri, tapi harus semua pihak terlibat. Dalam hal ini perusahaan dan rumah sakit,” pungkas Zulkarnain. (Ftm/A.Y)
- Penulis: Fitri



