Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Gelar Diskusi Refleksi 28 Tahun Reformasi, Soroti Arah Demokrasi Indonesia

Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Momentum 28 tahun Reformasi 1998 menjadi perhatian kalangan akademisi dan mahasiswa untuk kembali merefleksikan perjalanan demokrasi Indonesia. Dalam rangka itu, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bersama Marapi Consulting & Advisory menggelar diskusi publik bertema “28 Tahun Reformasi: Refleksi, Evaluasi, dan Arah Masa Depan Demokrasi Indonesia” pada  hari ini, Senin (18/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan kampus Universitas Brawijaya tersebut menghadirkan akademisi, aktivis mahasiswa, hingga perwakilan organisasi pergerakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa FH UB, Dr. Muktiono, S.H., M.Phil., mengatakan diskusi publik tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus evaluasi terhadap perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade terakhir.

“Banyak kritik dan polemik terkait perjalanan demokrasi yang kita perjuangkan sejak 1998. Momentum ini penting untuk melihat kembali sejauh mana tujuan reformasi sudah berjalan,” ujarnya.

Menurut Muktiono, secara kelembagaan Indonesia memang telah memiliki berbagai institusi penting seperti Mahkamah Konstitusi, peradilan HAM, hingga KPK. Namun di sisi lain, legitimasi demokrasi dan penegakan keadilan masih dinilai menghadapi berbagai tantangan.

Ia juga menyoroti munculnya kembali kekhawatiran publik terkait praktik militerisme maupun keterlibatan aparat dalam ruang sipil yang belakangan menjadi sorotan nasional.

“Fenomena keterlibatan aparat di ruang sipil maupun berbagai kasus kekerasan terhadap aktivis menjadi perhatian serius publik,” katanya.

Muktiono menegaskan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa Gen Z, perlu memahami nilai dan semangat Reformasi 1998 agar tidak terjadi keterputusan sejarah antar generasi.

“Kami ingin menyambungkan kembali ruh Reformasi 1998 kepada generasi sekarang, karena perjuangan reformasi belum selesai dan masih menjadi pekerjaan rumah bersama,” jelasnya.

Diskusi publik tersebut menghadirkan sejumlah aktivis mahasiswa, di antaranya Muhammad Aqomaddin dari BEM Seluruh Indonesia Korwil Jawa Timur, Shefty Hasan Khusaini dari BEM Perguruan Tinggi NU Jawa Timur, serta Muhammad Azhar Zidane selaku Presiden EM Universitas Brawijaya.

Sementara itu, dosen FH UB sekaligus penanggap diskusi, Milda Istiqomah, S.H., MTCP, Ph.D., menyebut refleksi reformasi penting untuk mengingatkan mahasiswa bahwa perjuangan demokrasi tidak berhenti pada pergantian rezim semata.

“Setelah 28 tahun reformasi, kami melihat demokrasi mengalami stagnasi. Bahkan beberapa indikator demokrasi dan penegakan hukum justru mengalami penurunan,” ungkapnya.

Milda juga menyoroti pentingnya menjaga ruang kebebasan sipil agar masyarakat tetap dapat menyampaikan kritik terhadap pemerintah tanpa rasa takut.

“Kalau kritik dan ekspresi masyarakat sipil dibungkam, itu menjadi kekhawatiran besar bagi demokrasi kita,” katanya.

Ia menegaskan bahwa sikap kritis akademisi bukan bentuk anti terhadap negara, melainkan bagian dari upaya menjaga demokrasi tetap berjalan sehat.

“Posisi akademisi jelas, yakni memberikan kritik yang konstruktif agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih baik,” tegasnya.

Sementra itu, Founder Marapi Consulting & Advisory, Mufti Makaarim, menambahkan bahwa forum diskusi publik tersebut juga menjadi ruang alternatif bagi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi selain melalui aksi turun ke jalan.

“Harapannya, diskusi ini menghasilkan rekomendasi strategis sekaligus menjadi media bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap kondisi demokrasi saat ini,” pungkas Mufti. (A.Y)