Pemkot Malang Kaji Usulan Kenaikan Insentif RT/RW, Skema RT Berkelas Ikut Dibahas

Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum bisa memastikan usulan Fraksi PKB DPRD Kota Malang terkait kenaikan insentif bagi Ketua RT dan RW pada 2027 mendatang. Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M., menyatakan kebijakan tersebut masih akan dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Insentif RT/RW tersebut menjadi bagian dari program RT Berkelas. Yang mana usulan tersebut Ketua RT yang semula Rp500 ribu per bulan dinaikkan menjadi Rp750 ribu dan RW yang semula Rp600 ribu per bulan dinaikkan menjadi Rp 1 juta per bulan.

Wahyu mengatakan, Pemkot Malang terlebih dahulu akan menghitung ruang fiskal yang tersedia sebelum menentukan kemungkinan kenaikan insentif. Hasil perhitungan tersebut nantinya dapat dibahas bersama DPRD Kota Malang.

“Nanti akan kami hitung. Karena kami belum bisa melihat sejauh mana kemampuan APBD. Makanya kami akan hitung, apabila masih ada space, kami akan sampaikan ke DPRD kira-kira insentif Ketua RT/RW seperti apa,” ujar Wahyu usai rapat paripurna penyampaian Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).

Menurut dia, keterbatasan dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun depan. Di sisi lain, Pemkot Malang juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan program-program prioritas.

“TKD yang masuk ke kami masih ada keterbatasan. PAD juga kami genjot untuk mencukupi yang prioritas,” katanya.

Terkait kemungkinan memanfaatkan sebagian anggaran program RT Berkelas sebesar Rp50 juta untuk mendukung kesejahteraan Ketua RT dan RW, Wahyu menyebut opsi tersebut juga masih akan dibahas. Salah satu skema yang muncul adalah mengalokasikan sebagian dana program untuk kebutuhan kesejahteraan, termasuk insentif.

“Itu juga akan kami bahas nanti. Apakah bisa dari RT Berkelas untuk dimanfaatkan, misalnya dari Rp50 juta itu yang Rp10 juta untuk kesejahteraan termasuk insentif,” ungkapnya.

Namun, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan pembahasan RT Berkelas tidak semata-mata diarahkan untuk mengambil sebagian anggaran program tersebut sebagai sumber insentif bagi RT/RW. DPRD justru meminta Pemkot melakukan evaluasi dan pemetaan yang lebih rinci terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Sebetulnya bukan kemudian terus kerangka berpikirnya dialokasikan dari sana. Tetapi kemarin ketika rapat, kami sudah sampaikan bahwa baiknya RT Berkelas itu betul-betul diperhatikan secara detail lagi,” ujar perempuan yang akrab disapa Mia tersebut.

Evaluasi itu diperlukan karena sejumlah persoalan muncul dalam pelaksanaan RT Berkelas, terutama berkaitan dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum (PSU). Mia menilai persoalan tersebut harus segera menjadi pekerjaan rumah Pemkot agar pelaksanaan program berikutnya dapat lebih tepat sasaran.

“Harapan kami, di dalam program RT Berkelas ini, berkenaan juga dengan seluruh kebijakan-kebijakan yang akan disusun nanti berikutnya, pemetaannya bisa lebih rigid lagi. Jadi tepat sasaran,” katanya.

DPRD juga menyoroti sejumlah ketentuan teknis yang dinilai perlu diperbaiki. Mia mencontohkan pengajuan kebutuhan seperti kursi, meja, dan tenda harus disesuaikan dengan kesiapan tempat penyimpanan agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Artinya ada hal-hal yang terlewat. Ini harus kita evaluasi. Jangan sampai nanti pelaksanaan berikutnya masih ada hal-hal yang terlewat yang kemudian akhirnya merepotkan masyarakat, mempersulit, kemudian tidak tepat sasaran,” pungkasnya. (Fit/A.Y)