Sopir Mikrolet Kota Malang Datangi Balaikota Pertanyakan Bansos

ADADIMALANG – Kondisi pandemi akibat Covid-19 yang masih belum usai hingga saat ini telah berdampak pada banyak sektor kehidupan. Termasuk pengemudi angkutan umum (mikrolet) di kota Malang yang mengaku pendapatannya sangat drastis menurun selama terjadi pandemi Covid-19.

“Kondisi sopir mikrolet selama pandemi ini sangat amburadul. Bahkan mendapatkan uang setoran Rp.25 ribu setiap hari saja sudah tidak mampu. Padahal Rp.25 ribu itu hanya separuh setoran ke pemilik mikrolet,” ujar Sekretaris DPC Serikat Sopir Indonesia (SSI) Malang, Khabibi.

Menurut Khabibi, kondisi pandemi juga berpengaruh sangat besar pada jumlah penumpang yang menggunakan jasa mikrolet.

“Kedatangan kami ke Balaikota ini adalah untuk audiensi untuk menanyakan masalah status bantuan bagi para sopir mikrolet dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Alhamdulillah Sekretaris Daerah Kota Malang telah mendengar dan bahkan menunggu data sopir mikrolet di kota Malang yang seharusnya dapat menerima bantuan selama pandemi ini,” ungkap Khabibi.

Kedatangan Serikat sopir Indonesia (SSI) Kota Malang ke Balaikota Malang ini tidak sendirian, karena 18 Ketua Paguyuban dari total 21 jalur yang ada di kota Malang turut serta dalam audiensi tersebut. Bahkan nampak ada sekitar 18 sopir mikrolet yang juga datang membawa armada mikroletnya untuk diparkir di depan gedung DPRD kota Malang pagi tadi.

Khabibi menjelaskan data terakhir yang dimiliki SSI menunjukkan lebih dari 1.900 sopir mikrolet aktif di kota Malang dan nanti data dari SSI tersebut akan dikirimkan ke pihak Pemkot Malang untuk dilakukan verifikasi.

Sementara itu usai audiensi di Ruang Sidang Balaikota, Kepala Dinas Perhubungan kota Malang, Heru Mulyono SIP., MT menjelaskan pertemuan kali ini tidaklah mendadak begitu saja melainkan sudah terencana dan sebelumnya sudah ada pertemuan.

“Audiensi kali ini para sopir menceritakan kondisi mereka selama pandemi dan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), termasuk menanyakan apakah ada bantuan sosial (bansos) bagi para sopir mikrolet seperti tahun yang lalu,” ungkap Heru Mulyono.

Heru lebih lanjut menegaskan dalam pertemuan tersebut telah dijelaskan tentang bagaimana mekanisme pengajuan bansos termasuk sumber dananya berasal dari mana saja.

“Tadi sudah dijelaskan semuanya tetapi kebijakan tersebut juga akan melihat bagaimana kondisi keuangan apakah masih memungkinkan atau tidak untuk memberikan bansos tersebut,” ungkap pria yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Klojen ini.

Dari pelaksanaan audiensi bersama sopir mikrolet tersebut, pihak Pemerintah Kota Malang akan menerima data sopir mikrolet di kota Malang dan akan melakukan verifikasi apakah nama-nama sopir yang diajukan tersebut memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos) atau tidak.

“Alhamdulillah Pemkot Malang mau menerima data dari kami dan memberi waktu satu hari dan akan segera kami tindaklanjuti untuk segera mengirimnya agar dapat cepat dilakukan verifikasi,” pungkas Khabibi. (A.Y)