Target TPT 5,6 Persen, Pemkot Malang Siapkan Evaluasi Anggaran Disnaker-PMPTSP

Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menegaskan akan melakukan penghitungan ulang terhadap alokasi anggaran Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) dalam pembahasan Rancangan APBD 2027. Langkah ini diambil untuk merespons sorotan dari Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang mengenai penurunan plafon anggaran dinas tersebut pada Dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027.

Penurunan alokasi anggaran pada Disnaker-PMPTSP sebelumnya dipertanyakan oleh pihak legislatif dalam rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS. Dewan menilai kebijakan efisiensi pada dinas teknis tersebut kontradiktif dengan komitmen Pemkot Malang dalam upaya menekan angka pengangguran.

Sektor ketenagakerjaan dan penanaman modal dianggap memiliki peran yang sangat krusial dalam memperluas lapangan kerja di daerah.

Pemkot Malang diingatkan agar penanganan masalah pengangguran dilakukan secara serius agar tidak bergeser menjadi masalah sosial yang lebih kompleks di tengah masyarakat.

Merespons sorotan tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 yang disampaikan saat ini masih merupakan tahap awal pembahasan. Penyusunan awal tersebut diakuinya belum memasukkan secara utuh seluruh potensi penerimaan daerah.

“Iya, ini kan masih KUA-PPAS, 2027. Jadi nanti pada saat nanti Rancangan APBD, kita akan hitung ulang,” ujar Wahyu Hidayat saat memberikan klarifikasi terkait porsi anggaran Disnaker-PMPTSP.

Wahyu menyebutkan bahwa pada tahap penyusunan awal KUA-PPAS, terdapat sejumlah variabel penerimaan dan pembiayaan daerah yang belum dimasukkan ke dalam neraca penganggaran. Hal itulah yang membuat porsi alokasi dana untuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tampak mengalami penyesuaian atau penurunan.

“Kemarin kita belum mempertimbangkan terkait dengan biaya-biaya pembiayaan/penganggaran yang nanti akan kita dapatkan,” kata Wahyu menjelaskan kondisi teknis di balik penyusunan dokumen anggaran tersebut.

Oleh karena itu, Pemkot Malang berkomitmen untuk melakukan formulasi ulang alokasi dana pada tahap pembahasan Rancangan APBD 2027 mendatang. Pemkot akan mengalkulasikan seluruh potensi pendapatan tambahan untuk dialokasikan kembali pada OPD yang mengampu program prioritas pembangunan.

Di samping dinamika pembahasan anggaran, Pemkot Malang juga menegaskan sikap optimistis terkait pencapaian target indikator makro daerah. Pemkot Malang menetapkan target penekanan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 5,6 persen untuk periode mendatang.

Wali Kota Wahyu menilai target penurunan TPT sebesar 5,6 persen tersebut sangat realistis dan terukur. Menurutnya, optimisme ini didasari oleh dua faktor utama, yakni proyeksi peningkatkan arus investasi masuk serta tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif dan informal.

“Karena kita optimis, ya. Dengan adanya investasi masuk, ya tentu juga akan ada pengurangan pengangguran. Kemudian yang kedua, Pak, ada juga pengangguran yang pengangguran informal. Yang sekarang kan kita banyak konten kreator dan lain-lain, ya. Kita kan sekarang kebetulan Kota Kreatif ini akhirnya banyak membuat pekerja-pekerja yang tidak bekerja di sektor formal, tapi di informal, tapi mereka bisa mengurangi pengangguran,” pungkas Wahyu. (Ftm/A.Y)