ADADIMALANG.COM | Kota Malang – Dalam rangka memberikan reward dan sekaligus wujud apresiasi bagi para wajib pajak daerah baik itu warga Kota Malang yang tertib membayar pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menggelar undian berhadiah Gebyar Sadar Pajak pada hari Minggu besok (30/07/2023).
Undian Berhadiah Gebyar dalam kegiatan Sadar Pajak Tahap I ini akan dilaksanakan di kawasan Kayutangan Heritage sehingga dapat diikuti warga kota Malang secara terbuka.
“Kegiatan Gebyar Sadar Pajak ini akan memberikan kesempatan bagi warga yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk ikut serta dalam undian karena data mereka sudah tercatat dalam database Bapenda sehingga secara otomatis akan berkesempatan untuk ikut serta dalam undian berhadiah ini,” ujar Kepala Bapenda Kota Malang, Dr. Handi Priyanto, AP, M.Si., Jumat tadi (28/07/2023).
Kegiatan undian berhadiah Gebyar Sadar Tahap I ini tidak hanya dapat diikuti oleh masyarakat umum yang telah tertib pajak, tetapi juga dapat diikuti para pelaku usaha yang telah memasang dan mendukung penerapan E-Tax di tempat usahanya.
“Pelanggan hotel ataupun resto yang telah memiliki bukti bayar dapat mengirimkan ke call center Bapenda Kota Malang untuk ditukar dengan kupon undian,” ungkap Handi.
Berbagai hadiah menarik telah disediakan untuk dibawa pulang masyarakat yang terplih menjadi pemenang undian antara lain satu unit mobil, 12 motor serta sejumlah hadiah menarik lainnya.
Kegiatan Gebyar Sadar Pajak selama tahun 2023 ini akan dilaksanakan sebanyak dua kali, selain di akhir bulan Juli 2023 ini nantinya di akhir bulan Desember 2023 juga akan kembali dilaksanakan. Handi berharap dengan adanya acara tersebut akan dapat memotivasi lebih banyak masyarakat untuk sadar pajak dan turut berkontribusi dalam pembangunan Kota Malang.
Handi menambahkan jika hingga saat ini realisasi pajak telah mencapai Rp307 miliar dari target awal Rp 1 triliun yang berasal dari sembilan jenis pajak dan telah ditetapkan secara merata dengan target masing-masing.
“Sebelumnya, kami memang menargetkan penerimaan dari sektor pajak Rp 1 triliun namun kemudian kita turunkan karena sampai saat ini Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) belum dapat dijalankan akibat Peraturan Pemerintah Undang undang RKPD belum keluar,” ungkap Handi. (A.Y)
