ADADIMALANG – Penolakan kota Malang menyikapi rencana pengambil alihan SMA-SMK di Kota/Kabupaten ke dalam penanganan Provinsi beberapa waktu lalu sempat akan ditentang oleh Walikota Malang, H. M. Anton.
Penolakan Walikota Malang itu bukan menjadi penolakan satu-satunya karena Risma selaku Walikota Surabaya juga melakukan hal yang sama.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf yang ditemui di lapangan Rampal kota Malang hari Rabu malam menegaskan bahwa sebenarnya itu bukanlah keinginan dari Provinsi Jawa Timur, melainkan perintah dari undang-undang.
“Sudahlah jangan dipolitisir, ini kan sedang masa-masa transisi, jadi kalau ada masalah-masalah yang muncul akibat perintah undang-undang itu, maka mari kita bicarakan,” tegas Gus Ipul, panggilan akrab Syaifullah Yusuf.
Menurut Gus Ipul, apabila penolakan dari kepala daerah ataupun guru atau wali murid itu tentang standart kualitas atau permasalahan yang lain itu bisa dibicarakan dengan pihak provinsi selama tidak dilarang oleh undang-undang. (AY)
