Oleh Epritamala Pradika Putri, S.AP*
Dalam sebuah negara, politik memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatur hubungan antar negara. Negara tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan interaksi dengan negara lain. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah melalui kerjasama internasional, di mana negara-negara bekerja sama dengan harapan mendapatkan keuntungan yang saling menguntungkan.
Jika kita lihat dalam konteks kerjasama internasional, tidaklah realistis mengharapkan negara-negara untuk terlibat dalam kerjasama yang murni didasarkan pada pertemanan dan bantuan tanpa memperhitungkan keuntungan yang akan diperoleh. Kerjasama internasional sering kali didasarkan pada kepentingan nasional dan ekonomi, di mana setiap negara berupaya memperoleh keuntungan yang maksimal.
Teori keputusan rasional (rational choice theory) dapat diterapkan dalam konteks ini. Menurut teori ini, negara-negara akan melakukan perhitungan rasional terhadap keuntungan dan kerugian yang mungkin mereka peroleh dari kerjasama internasional. Dalam mengelola kebijakan publik terkait hubungan internasional, negara akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebijakan perdagangan, akses terhadap sumber daya, dan kepentingan nasional dalam pengambilan keputusan.
Indonesia dan China adalah contoh nyata dari kerjasama internasional yang sedang berlangsung. China telah berperan dalam sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang didanai oleh China dengan jumlah investasi yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam belum mampu mengelola kekayaan alamnya secara optimal, sehingga negara lain seperti China terlibat untuk berusaha menguasai dan memanfaatkannya.
Dalam konteks manajemen kebijakan publik, teori manajemen jaringan (network management theory) dapat relevan. Teori ini menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam hubungan politik dan kerjasama internasional, teori ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana negara bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk negara mitra, organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta. Melalui pembentukan jaringan yang kuat dan saling mendukung, negara dapat memperoleh akses ke sumber daya, informasi, dan keahlian yang diperlukan dalam mengelola kebijakan publik terkait hubungan internasional.
Untuk menjalankan kerjasama internasional, penting bagi Indonesia untuk menjaga prinsip saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara yang menerima investasi dan bantuan dari negara lain harus tetap menjaga kepentingan nasionalnya dan memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama.
Selain itu, Indonesia perlu mengembangkan kemampuan dan keahlian dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri. Dengan meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya alam, Indonesia dapat lebih mandiri dan memanfaatkannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada negara lain.
Dalam konteks hubungan politik dan kerjasama internasional, penting juga bagi negara untuk menjaga kebijakan luar negeri yang independen dan mempertahankan otonomi strategis. Meskipun kerjasama dengan negara lain penting, negara harus tetap memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan nasionalnya.
Hemat kesimpulan saya, politik dalam sebuah negara memiliki peran penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatur hubungan antar negara. Kerjasama internasional adalah salah satu bentuk interaksi negara yang dapat memberikan manfaat ekTambahan:
Dalam konteks manajemen kebijakan publik, teori manajemen jaringan (network management theory) dapat relevan. Teori ini menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam hubungan politik dan kerjasama internasional, teori ini dapat diterapkan untuk memahami bagaimana negara bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk negara mitra, organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta. Melalui pembentukan jaringan yang kuat dan saling mendukung, negara dapat memperoleh akses ke sumber daya, informasi, dan keahlian yang diperlukan dalam mengelola kebijakan publik terkait hubungan internasional.
Dalam kerangka manajemen kebijakan publik, teori manajemen jaringan dapat membantu negara dalam mengelola kerjasama internasional dengan lebih efektif. Dalam menghadapi kompleksitas isu-isu global, negara tidak dapat bekerja sendiri.
Melalui pembentukan jaringan dengan berbagai aktor, negara dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk mencapai tujuan bersama.
Misalnya, dalam menghadapi isu perubahan iklim, negara dapat membentuk jaringan dengan organisasi internasional, lembaga riset, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk mengembangkan kebijakan dan program mitigasi yang efektif.
Dalam konteks ini, teori manajemen jaringan membantu dalam memahami dinamika kolaborasi, pengelolaan konflik kepentingan, dan pembentukan kepercayaan antara berbagai pihak yang terlibat.
Dengan menerapkan teori manajemen jaringan, negara dapat memperoleh manfaat seperti akses ke sumber daya finansial, transfer teknologi, dan pengetahuan yang dapat mendukung upaya mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama internasional.
*Penulis merupakan mahasiswa Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB).
