ADADIMALANG.COM | Kota Malang – Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang memandang banyak komponen anggaran yang perlu diprioritaskan untuk dibahas. Ini disampaikan dalam Paripurna Penyamapaian Pandangan Fraksi tentang KUPA PPAS APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024, Rabu (17/07/24).
Juru bicara Fraksi PKB, Ike Kisnawati menyampaikan agar Pemkot Malang mempertimbangkan penambahan anggaran untuk kegiatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Saran kami tambahkan anggaran kegiatan untuk pengelolaan RTH di Kota Malang. Ini sesuai perundang-undangan dan Perda RTRW,” jelas Ike.
Nurul Faridawati, Jubir Fraksi Gerindra menyampaikan terdapat delapan perangkat daerah yang penurunan anggarannya butuh penjelasan lebih lanjut seperti Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag), Satpol PP, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) dan Lima Kecamatan.
“Kami meminta penjelasan penurunan di perangkat-perangkat ini. Beberapa di antaranya memiliki peran strategis menjaga pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi rencana kerja pembangunan dan lainnya. Apa saja pertimbangannya,” tegas Nurul.
Sementara pandangan Fraksi PDI Perjuangan, yang dibacakan Anggota Fraksinya, Ferry Kurniawan menyoroti realisasi pendapatan Kota Malang di 2024 semester I yang baru mencapai 48 persen. Hal tersebut menurut Ferry harus menjadi pertimbangan perubahan porsi anggaran perubahan. Terlebih dalam proyeksi penggunaan anggaran di perangkat daerah strategis agar tidak terkesan adanya tendensi anggaran.
“Perlu diperhatikan capaian pendapatan di semester I itu. Realisasi penyerapan anggaran juga harus berkualitas dan akuntabel. Kebijakan perubahan harus efektif,” tegas Ferry.
Sementara Fraksi PKS juga turut mempertanyakan rasionaliasi perubahan anggaran dan kondisi capaian pendapatan tahun ini di Kota Malang.
Dikatakannya capaian pendapatan dari Pajak Daerah per 11 Juli lalu mencapai 42 persen. Sementara Retribusi Daerah mencapai 39,52 persen dari targetnya.
Hal ini perlu diperhatikan jika hendak merubah beberapa porsi anggaran. Seluruh perangkat daerah dininta mengkaji proyeksi pendapatan masing-masing. Dan mengoptimalkan capaian program kerja yang prioritas.
“Lalu BUMD Kota Malang perlu didorong untuk bisa memberikan kontribusi lebih pada PAD. Susun rencana bisnis yang lebih profesional dan akuntabel,” tegas Jubir Fraksi PKS, Akhdiyat Syabril Ulum. (A.Y)
