ADADIMALANG.COM | Kota Malang – Catatan mengenai infrastruktur Kota Malang masih berkutat pada penyelasaian masalah klasik Kota Malang. Yakni kemacetan dan banjir.
Macet, banjir, hingga penyelesaian proyek jalan tembus Danau Jonge menjadi catatan Komisi C DPRD Kota Malang. Rencana pengembangan infrastruktur Kota Malang ke depan juga mesti dikawal agar inklusif dan berkualitas.
Ini disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, M. Fathol Arifin. Menurut dia, infratruktur Kota Malang masih menjadi potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah hingga lima tahun ke depan.
“Sudah ada rencana untuk membangun transportasi massal dengan sistem BTS (By The Service) kami mengawal ini agar bisa terealisasikan di 2025. Ini langkah baik untuk mengatasi isu kemacetan di Kota Malang,” tegas Fathol.
Diteruskannya, tidak hanya melalui sistem transportasi yang dimajukan, perbaikan dan pembenahan jaringan jalan juga menjadi hal yang vital. Dalam alokasi-alokasi anggaran, Komisi C memberi konsen pada rehabilitasi jaringan jalan hingga penyediaan alokasi anggaran untuk melebarkan simpang-simpang jalan.
Ini sudah dipikirkan dan dialokasikan bertahap di 2025. Beberapa simpang kaki jalan seperti kawasan simpang Jodipan (Jl Muharto), kaki simpang kawasan Proliman (Jl Candi Panggung) dan lainnya segera dilakukan kajian menyeluruh.
“Soal banjir, Pemkot Malang sudah memenangkan gugatan kasus hukumnya dengan pihak ketiga tahun ini. Ini tinggal diteruskan saja. DED nya segera disusun lagi ini akan kami kawal,” jelas dia.
Ia juga mengamati kelanjutan proyek jalan tembus Jl Danau Jonge- Sulfat. Yang hingga saat ini belum bisa dilanjutkan. Proyek ini menjadi catatan khusus Komisi C dan akan menjadi isu yang dikawal tahun depan.
Menambahkan, Sekretaris Komisi D Ahmad Wanedi menyampaikan salah satu capaian yang dikawal Komisi D. Salah satunya terbentuknya Masterplan Drainase Kota Malang.
“Ya itu sudah ada. Karena memang kami kawal terus. Masterplan Drainase menjadi pedoman penyusunan program infrastruktur khususnya menanggulangi banjir di Kota Malang,” tegas Wanedi.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, ke depan, Masterplan Drainase menjadi roadmap pelaksanaan pembangunan drainase yang komprehensif. Sehingga alokasi anggarannya setiap tahun memiliki dasar dengan skala prioritas.
Untuk itu dia berharap lima tahun ke depan titik-titik genangan atau banjir di Kota Malang sudah berkurang signifikan.
“Selain drainase ya jaringan jalan juga. Kami terus mendorong Pemkot Malang bisa membuka jaringan jalan baru. Memberi ruang alternatif jalan khususnya di wilayah timur Kota Malang. Jika akses dibuka lebih besar, aktivitas kegiatan warga lebih lancar. Dan kegiatan ekonominya juga lebih baik,” pungkas Wanedi. (A.Y)
