Kab. Malang | ADADIMALANG.COM — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Lawang Park Residence 2 di kawasan Lawang, Kabupaten Malang sore hari tadi, Rabu (01/7/2026).
Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk melihat secara langsung praktik implementasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Malang H. M. Sanusi, dan Direktur PT Wizz Bangun Persada Afwan Syahid selaku pengembang perumahan.
Menteri PKP meninjau langsung kondisi fisik bangunan serta berdialog dengan para penghuni. Menariknya, tiga rumah yang dikunjungi ternyata dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk menjalankan usaha mandiri, mulai dari toko kelontong, penjualan gorengan molen, hingga budidaya jamur tiram.
Interaksi yang terjalin antara rombongan kementerian dan warga berlangsung hangat, dimana Maruarar secara detail menanyakan proses pembelian hingga kenyamanan para pemilik selama menempati rumah subsidi tersebut.
“Bahagia di sini? Senang ya sudah bisa punya rumah sendiri. Ada keluhan apa kepada pengembang perumahan di sini?,” tanya Maruarar Sirait di sela dialog bersama warga pemilik rumah.
Berdasarkan hasil peninjauan langsung, Maruarar Sirait memberikan penilaian tinggi, yakni skor 8,5 untuk performa PT Wizz Bangun Persada selaku pihak pengembang. Ia menilai perusahaan tersebut berhasil memberikan pelayanan prima dan menjaga kualitas bangunan di atas rata-rata rumah subsidi pada umumnya.
“Saya kasih nilai 8,5 karena airnya bagus, rumahnya saya cek dalamnya bagus, temboknya dobel dan tidak ada yang retak-retak, ya. Saya cek juga tidak banjir, saya dialog dengan penghuninya langsung ternyata memang bagus. Terimakasih sudah bisa menjadi pengembang yang baik,” ungkap Maruarar Sirait.
Dalam penjelasannya, Menteri PKP memaparkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 40 ribu unit rumah subsidi di wilayah Jawa Timur. Saat ini, realisasi fisik di lapangan baru menyentuh angka sekitar sembilan ribu unit. Berdasarkan data makro nasional, Jawa Timur berada di peringkat keempat dalam pelaksanaan program FLPP setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Untuk mempercepat pencapaian target dan mengatasi angka backlog perumahan di Jawa Timur yang saat ini berada di angka tujuh persen, Kementerian PKP meminta dukungan penuh dari jajaran pemerintah provinsi Jawa Timur karena Pemerintah pusat sendiri telah menggulirkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan regulasi guna meringankan beban masyarakat.
“Presiden Prabowo sudah menggratiskan BPHTB, PBG. DP-nya 1%, bunganya 5% dengan tenor atas arahan Presiden Prabowo dapat diperpanjang hingga 40 tahun, supaya rakyat bisa mencicilnya lebih murah,” jelas Maruarar Sirait.
Langkah ini dipandang sebagai solusi konkret jangka panjang bagi warga yang belum memiliki hunian pribadi. Sebagai bentuk komitmen pengawasan berkelanjutan, Kementerian PKP menjadwalkan kehadiran Presiden Prabowo ke Jawa Timur pada akhir tahun ini guna memantau langsung penyelesaian total 71 ribu unit perumahan komulatif.
“Hingga saat ini diketahui sudah terbangun sekitar sembilan ribuan rumah dari total 40 ribu target di Jawa Timur. Sehingga saya meminta Pak Wagub bisa membantu mengingat di Jawa Timur masih ada sekitar tujuh persen backlog, meskipun masih di bawah tingkat nasional yang mencapai 13 persen. Jadi masih banyak yang belum memiliki rumah, sehingga solusinya kalau yang belum punya rumah adalah rumah subsidi,” urai Maruarar Sirait. (A.Y)
