
Terdata 43 Dusun di Jawa Timur masih blank spot internet.
Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan internet di Jawa Timur, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kesenjangan dalam pengelolaan kapasitas internet dan coverage di provinsi tersebut. Hal ini disampaikan pada pertemuan yang digelar di Hotel Grand Mercure Malang Mirama pada Kamis (19/06/2025), yang melibatkan Diskominfo Jawa Timur, berbagai pelaku industri, serta narasumber terkait.
“Masih terdapat kesenjangan atau disparitas dalam penataan kapasitas internet dan cakupan jaringan di Jawa Timur, yang menjadi perhatian kami. Oleh karena itu, kami sangat berharap ada upaya pembenahan secepatnya,” kata Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto.
Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut penting untuk melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam diskusi tentang pengelolaan dan penataan infrastruktur internet dimana Diskominfo Jawa Timur ternyata sudah merancang roadmap untuk menangani masalah tersebut,
“Meskipun masih ada sejumlah wilayah blank spot yang menghambat distribusi dan pemanfaatan internet di provinsi tersebut,” ungkap Eko Dono Indarto.
Sementara itu menanggapi hasil diskusi pagi tadi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur, Sherlita yang hadir langsung di lokasi menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya akses internet yang merata di seluruh daerah karena menurutnya semua sektor khususnya layanan publik dan transformasi digital, sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet.
“Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi adalah adanya regulasi yang berbeda di setiap daerah, yang menyebabkan kebingungan di kalangan penyedia layanan internet. Ini bukan hanya masalah di Jawa Timur, tetapi juga di banyak daerah lain,” ujar Sherlita.
Ia menambahkan bahwa masalah blank spot tidak bisa diselesaikan oleh Diskominfo saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, penyedia layanan internet, dan juga pelaku usaha.
Sherlita juga memberikan apresiasi atas perkembangan positif dalam penetrasi internet di Jawa Timur yang kini hampir mencapai 82 persen, meskipun ada beberapa kendala teknis terutama di daerah pegunungan yang sulit dijangkau, Sherlita optimis bahwa teknologi terkini dapat membantu meminimalisir sebagian besar masalah tersebut.
“Secara keseluruhan, kami sangat mengapresiasi diskusi ini karena memberikan wawasan baru bagi kami, terutama mengenai kondisi di daerah masing-masing. Pemetaan masalah yang telah kami lakukan akan menjadi langkah awal untuk menangani blank spot di wilayah yang belum terjangkau internet,” tambah Sherlita.
Hasil dari diskusi ini mengidentifikasi masih ada 43 dusun di Jawa Timur yang terisolasi dari jaringan internet. Meski demikian, data ini masih perlu diperbarui melalui pertemuan antara pemerintah daerah dan penyedia layanan internet mengingat kondisi blank spot yang disebutkan masih perlu diinvestigasi lagi apakah hanya ada satu provider yang dapat diakses atau memang benar-benar tidak ada jaringan internet yang dapat diakses.
Ditanya angka penetrasi internet di Jawa Timur yang telah mencapai angka 82 persen sudah sesuai dengan target pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto menegaskan bahwa penguatan regulasi di tingkat daerah masih perlu dilakukan agar kebijakan yang diterapkan dapat sejalan dengan aturan yang ada di tingkat pusat.
“Untuk mencapai tujuan besar dalam transformasi digital yang diinginkan oleh pemerintah pusat dan Presiden, kami harus memastikan bahwa regulasi dan implementasi di daerah terintegrasi dengan baik. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan penyedia layanan akan mempercepat pencapaian tersebut,” tegas Eko Dono.
Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan bahwa pengembangan infrastruktur internet di Jawa Timur akan berjalan lebih cepat dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. (A.Y)