Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Upaya memperkuat transformasi data nasional mulai menunjukkan langkah konkret. Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mendorong integrasi pengelolaan data hingga ke tingkat daerah dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BPS Republik Indonesia, serta 37 pemerintah kabupaten dan kota beserta BPS daerah masing-masing. Agenda berlangsung di Kota Malang pada Kamis (20/11/2025).
Menurut Gus Ipul, kolaborasi ini menjadi yang pertama di Indonesia karena alur data terbangun secara terhubung dari kabupaten dan kota menuju provinsi hingga Kementerian Sosial. Ke depan, sistem ini digagas agar mampu menjangkau level desa.
“Di desa itu ada layanan khusus di samping mengelola data tapi juga mengintervensi dari berbagai instansi, mulai dari penegak hukum sampai kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat yang paling mendesak bisa diatasi dengan model rujukan,” ujar Gus Ipul usai menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan tentang Pengembangan Data dan Informasi Statistik untuk Sinergi Pembangunan Daerah.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPS Jawa Timur meluncurkan aplikasi Singosari, sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi. Aplikasi ini menyajikan kumpulan informasi sosial dan ekonomi berbasis DTSEN yang akan menjadi fondasi dari program Posyandu Reborn yang tengah digagas Gus Ipul.
“Jadi Pak Mendagri mengusulkan lembaga yang bisa dimanfaatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu. Posyandu Reborn akan ada kolaborasi luar biasa dari pendamping atau relawan sosial yang ada di desa maupun TNI dan POLRI atau dari instansi lain untuk memperbaiki data secara bersama-sama,” jelasnya.
Melalui Posyandu Reborn, posyandu di desa dirancang menjadi titik kumpul kegiatan verifikasi dan validasi data bersama BPS sehingga terbangun wadah terpadu yang dapat dimanfaatkan berbagai instansi.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan kesiapan lembaganya dalam memastikan kualitas data yang dihasilkan. Ia juga menyoroti semakin eratnya sinergi antara BPS dan Kemensos dalam penyelenggaraan program strategis nasional.
“Dari waktu ke waktu, minggu ke minggu kami terus melakukan kolaborasi yang luar biasa,” kata Amalia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa akurasi data menjadi penentu keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menyatakan komitmennya mendukung penuh program pendidikan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi menekan angka kemiskinan.
“Kami semua akan memberikan support atas program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menciptakan generasi emas 2045,” pungkas Khofifah.
Peluncuran sistem data terpadu dan gagasan Posyandu Reborn menandai langkah baru penguatan layanan sosial berbasis data akurat dan berkelanjutan. Dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga perangkat desa, Jawa Timur berharap mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola data yang lebih presisi. (Red)
