Dampak pemberitaan tentang pembatasan akses keluar masuk wilayah Kota Malang oleh Walikota Malang.
ADADIMALANG – Melihat perkembangan yang ada khususnya di media sosial dan grup-grup pesan yang menyebutkan adanya kesalahan kutip oleh wartawan terkait munculnya berita tentang pembatasan akses keluar masuk wilayah kota Malang, Wartawan Malang Raya yang tergabung dalam Forum Jurnalis Malang Raya menggelar pertemuan pagi hari tadi, Selasa (17/03/2020).
Dalam pertemuan yang diikuti sekitar 35 orang wartawan ini dilakukan penyelidikan proses munculnya berita pembatasan akses keluar masuk wilayah kota Malang yang kemudian viral di sosial media.
“Awalnya beberapa wartawan termasuk saya mau running berita tentang Virus Corona (Covid 19) dan ternyata pak Walikota mau rapat kordinasi dengan Satgas Penanganan Covid 19 bersama Forkopimda dan kami temui setelah rapat kordinasi,” ungkap Darmadi Sasongko, wartawan Merdeka yang tulisannya juga menjadi viral.
Darmadi mengaku melakukan wawancara dengan Walikota Malang Sutiaji bersama dengan beberapa wartawan yang merekam baik audio ataupun visual.
“Berita pembatasan akses keluar masuk wilayah kota Malang itu berasal dari statemen Walikota Malang sendiri dan ada rekaman suara ataupun videonya,” ungkap Darmadi di hadapan wartawan lainnya yang dilanjutkan dengan mendengarkan rekaman wawancara dengan Walikota Malang.
Hasil mendengarkan rekaman wawancara Walikota Malang tersebut, M. Ariful Huda dari Koran Memorandum menyampaikan bahwa tujuan pertemuan wartawan kali ini bukanlah mencari siapa yang benar siapa yang salah, melainkan mencari tahu bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat wawancara hingga berita muncul dan viral di Malang Raya.
“Setelah mendengarkan semua keterangan wartawan yang melakukan wawancara dan juga rekaman wawancara baik suara ataupun video dapat disimpulkan bahwa teman-teman wartawan telah melakukan kerja jurnalistik dengan benar,” ungkap M. Ariful Huda yang juga merupakan Ketua Lembaga Profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya.
Sementara itu wartawan Kompas TV untuk wilayah Malang, Hilda menyayangkan mengapa di sosial media dan grup-grup pesan WA banyak beredar informasi wartawan Salah Kutip keterangan Walikota Malang.
“Jujur kami kecewa. Karena saat Walikota Malang sore hari melakukan klarifikasi kami tawarkan melihat lagi rekaman wawancara kok malah tidak mau. Tapi di sosial media malah dipertegas Wartawan Salah Kutip,” ungkap Hilda.
Hilda mengaku kejadian memojokkan wartawan bukan baru sekali ini dan karena wartawan selama ini diam maka setiapkali ada pernyataan yang kurang tepat wartawan yang menjadi kambing hitam.
“Ini bukan yang pertamakalinya dan kita perlu bersikap agar tidak terus terjadi seperti ini,” ungkap Hilda.
Dari dampak pernyataan ‘Wartawan Salah Kutip‘ yang beredar di sosial media dan grup pesan wartawan Malang Raya mengaku profesi wartawan di-bully, dicaci maki dan dipojokkan oleh netizen di media sosial termasuk menjadi perbincangan di masyarakat.
“Sampai ada guru anak saya yang mengeluarkan pernyataan ‘wartawane mumet’, ini yang bikin saya dan keluarga saya tidak terima karena kami sudah bekerja dengan benar,” ungkap Denny dari MNC TV.
Ditemani oleh Ketua Lembaga profesi Wartawan yang lain yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Malang, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Malang, M. Ariful Huda menegaskan bahwa pernyataan sikap dan aksi wartawan ini tidak lain hanya ingin mengingatkan kepada semua pejabat publik agar tidak sembarangan dalam membuat statemen termasuk juga agar tidak mendiskreditkan profesi, termasuk profesi wartawan.
“Dari hasil pertemuan kali ini, Forum Jurnalis Malang Raya menuntut Walikota Malang Sutiaji untuk menyampaikan Permintaan Maaf secara terbuka baik di Media Massa ataupun di Media Sosial, Dan pernyataan sikap Forum Jurnalis Malang Raya ini akan kami serahkan besok pagi ke Walikota Malang beserta bukti rekaman wawancara” ungkap Ariful Huda.
M. Ariful Huda berharap pernyataan sikap dari Forum Jurnalis Malang Raya ini bisa menghapus bullying terhadap profesi wartawan yang beredar di pelbagai sosial media dan stigma-stigma negatif.
“Kita tidak ingin masyarakat tidak percaya kepada media padahal wartawannya sudah melakukan kerja jurnalistik dengan benar dan profesional. Apalagi selama ini kita terus menggalakkan perang terhadap hoax,” pungkas M. Ariful Huda. (A.Y)
