DJP Jatim III Kembali Menyerahkan Tersangka Tindak Pidana Perpajakan Ke Kejaksaan

Baca Juga

Plt. Walikota Malang tawari Teh Pucuk Harum Gelar Event Kuliner Skala Nasional di Kota Malang

Kota Malang – Bertempat di lapangan Rampal kota Malang, event festival kuliner ‘Pucuk Coolinary Festival’ dibuka secara resmi sekitar...

1,5 Bulan Ini Naga Menghidupi Ibunya Seorang Diri

Anak 8,5 tahun mengemis untuk hidupi ibunya yang patah tulang korban kecelakaan. ADADIMALANG - Tidak ada yang menyangka bahwa roda...

Organisasi Pemuda Internasional AIESEC lakukan Studi Budaya ke KBP

Mahasiswa Asing mendominasi kunjungan studI budaya AIESEC ke Kampung Budaya Polowijen. Kota Malang - Didominasi oleh mahasiswa asing, orgaanisasi Association...

Kali ini negara dirugikan hingga Rp.855 juta.

ADADIMALANG – Setelah menyerahkan ‘DP’ Direktur PT SD sebagai  tersangka tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Pasuruan pada 2 Februari 2021 lalu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III (DJP Jatim III) kembali menyerahkan tersangka tindak pidana perpajakan.

Kali ini tersangka tindak pidana perpajakan adalah ‘AB’ yang merupakan Komisaris PT AMK bergerak di bidang konstruksi yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang.

“Pada saudara AB disangkakan pada kurun waktu tahun 2014–2015. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar. Selain itu yang bersangkutan juga tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut,” ungkap Kepala Kanwil DJP Jatim III, Agustin Vita Avantin dalam konferensi pers secara daring pagi tadi, Kamis (18/03/2021).

Menurut Kepala Kanwil DJP Jatim III, akibat perbuatan tersangka tersebut negara dirugikan sebesar Rp.855 juta.

Penyerahan tersangka dan barang bukti ini adalah penyerahan kedua yang dilakukan pada tahun 2021 setelah sebelumnya Penyidik Direktorat Jenderal Pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III telah menyerahkan seorang tersangka ‘DP’ ke Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tanggal 2 Februari 2021 lalu.

Serupa dengan ‘AB’, ‘DP’ yang merupakan Direktur PT SD disangkakan pada kurun waktu Januari–Desember 2018 melakukan modus operandi yang sama yakni tidak menyampaikan SPT Masa PPN, menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar, dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut.

“Nilai kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan tersangka ‘DP’ mencapai Rp.545 juta. Perbuatan kedua tersangka tersebut merupakan perbuatan pidana di bidang perpajakan sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,” ujar Kepala Kanwil DJP Jatim III.

Penyerahan tersangka oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III merupakan peringatan bagi para pelaku lainnya bahwa Direktur Jenderal Pajak dengan dukungan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN.

“Kami berharap dengan penegakan hukum yang tegas pada kasus ‘AB’ dan ‘DP’ ini dapat memberikan efek jera kepada Wajib Pajak lain sehingga tidak lagi bermain-main dengan hukum perpajakan di Indonesia,” pungkas Agustin Vita Avantin.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan DJP Jatim II, Win Susilo Hari Endrias menyampaikan dengan publikasi di media tentang apa yang telah dilaksanakan oleh jajaran DJP Jatim III termasuk penyerahan tersangka tindak pidana perpajakan tersebut menjadi langkah antisipasi agar tindak pidana perpajakan yang serupa dapat diminimalisir.

“Bekerjasama dengan awak media untuk sosialisasi program ataupun temuan seperti ini dapat menjadi pelajaran agar para wajib pajak tidak berman-main dengan perpajakan di Indonesia,” ujar Win Susilo Hari Endrias.

Perlu diketahui, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan reformasi melalui pengembangan secara digitalisasi atau komputerisasi. Sehingga semua transaksi dengan mudah dan cepat dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Diharapkan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan jelas sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak di 1500200. (A.Y)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -

Berita Terbaru

STIE Malangkucecwara Gelar 25 Kegiatan Modul Nusantara MBKM

Akan diakhiri dalam bentuk pengabdian masyarakat di wilayah Jabung Kabupaten Malang. ADADIMALANG – Sebagai salah satu bentuk implementasi program Merdeka...

Berbagai Pola MBKM Saat Ini Telah Lama Diterapkan di STIE Malangkucecwara

Pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri, mahasiswa magang hingga mahasiswa mengajar. ADADIMALANG – Sebelum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud Ristek Dikti)...

STIE Malangkucecwara Ajak 24 Mahasiswa Modul Nusantara Berkuliner Dan Nobar Film

Untuk membangkitkan kebanggaan generasi muda akan masakan nusantara ADADIMALANG – Sebanyak 24 orang mahasiswa yang berasal dari delapan perguruan tinggi dari luar Jawa selama hampir...

Cegah Perkawinan Usia Dini, Dua Hari Unitri Malang Gelar Training Pencegahannya

Hasil kerjasama UNITRI Malang dengan Kementerian Agama di Kota Malang. ADADIMALANG – Bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) di Kota Malang, Universitas Tribhuwana Tunggadewi (UNITRI) melaksanakan...

Para Pembantu Direktur Polinema Resmi Dilantik

Tiga pejabat baru dan satu Pembantu Direktur tetap di posisinya. ADADIMALANG – Usai terpilihnya Supriatna Adhisuwignjo, ST., MT., sebagai Direktur Politeknik Negeri Malang (Polinema) periode...
- Advertisement -

Berita Terkait