Menyikapi reshuffle kabinet dengan dua Menteri yang baru diangkat.
ADADIMALANG – Hari Rabu lalu (15/06/2022), Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo telah melakukan reshuffle kabinet dimana ada dua Menteri baru dilantik sebagai pengganti menteri yang dicopot.
Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) zulkifli Hasan menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan, sementara Menteri ATR/BPN dijabat oleh Hadi Tjahjanto yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari Ph.D menyarankan Menteri Perdagangan harus bergerak cepat menangani kondisi saat ini dimana salah satu caranya adalah dengan menggerakkan intelijen perdagangan.
“Intelijen perdagangan ini penting mendeteksi apa-apa saja yang terjadi di pasar. Jangan lupa pula kita punya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, mereka Lembaga formal dan bisa untuk dimanfaatkan oleh Menteri Perdagangan,” jelasnya, Jumat (17/6/2022).
Menurut Wawan, Menteri Perdagangan tidak akan dapat berjalan sendiri karena itu perannya juga membutuhkan bantuan seperti dari Menteri Pertanian, kemudian Kepolisian yang dapat membantu agar tidak ada hal yang menyimpang.
“Kejaksaan juga bisa. Kementerian Perdagangan harus harmonis dengan Lembaga lain dan dapat membaca situasi pasar. Memgingat saat ini ada PR besar yakni persoalan minyak goreng dan harga sembako,” sambung Wawan.
Pekerjaan rumah terbesar Menteri Perdagangan kata Wawan Sobari tentu soal minyak goreng dan harga sembako.
“Tentu yang jadi perhatian sekarang di Kementerian Perdagangan adalah mafia minyak goreng. Dan kita semua sudah tahu ternyata orang dalam yang bermain. Jadi kelangkaan yang sempat terjadi bukan karena bahan baku tapi karena ada penyimpangan. Termasuk harga sembako yang juga penting dalam pemulihan ejonomi nasional paska pandemi,” tegas pakar pemerintahan FISIP UB ini.
Sementara untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Wawan Sobari meminta Menteri baru fokus pada reformasi agraria yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi yaitu soal tanah sosial yang dibagikan untuk rakyat.
“Program ini jangan sampai di level paling bawah ada penyimpangan. Misalkan ada beberapa kasus sertifikat tidak sampai ke tangan penerima. Belum lagi ada kasus lain untuk mendapat sertifikat harus membayar,” ucap alumni Doktor di Flinders University of South Australia ini.
Dengan hadirnya Hadi Tjahjanto menurut Wawan maka ada pengalaman militer ditambah relasinya yang akan membantu merealisasikan program tersebut.
“Beliau kan paham bagaimana bekerja sama dengan aparat. Tidak hanya pendekatan bukti hukum tapi pak Hadi punya kemampuan intelijen sehingga akan ada hal berbeda di tata ruang dan keagrariaan,” pungkas Wawan Sobari. (A.Y)
