ADADIMALANG – Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Sarasehan Kebangsaan di FISIP Universitas Brawijaya (UB), dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia di Aula Nuswantara FISIP UB hari Selasa kemarin (19/05/2022).
Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan langsung oleh kedua pimpinan masing-masing lembaga yaitu Prof Widodo S.Si., M.Si., Ph.D Med.Sc selaku Rektor Universitas Brawijaya dan Rahmat Bagja SH., LL.M selaku Ketua Bawaslu RI.
Terkait dengan kerjasama yang dibuatnya tersebut diapresiasi oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja SH., LL.M yang menilai kerjasama tersebut akan mendukung program Bawaslu yang sejak 2017 lalu memiliki program pusat pengawasan partisipatif.
“Program ini salah satunya magang untuk mahasiswa agar dapat konsen untuk real politik yang sudah ada jadi mahasiswa tidak beranggapan bahwa pemilu hanya sebatas satu hari saja,” ucap Bagja.
Dengan memiliki semangat yang sama untuk menghindari poilitik uang hingga politik kebencian, maka mahasiswa menurut Bagja mahasiswa UB dapat menjadikan KPU dan Bawaslu sebagai laboratorium hidup.
“Politik ini tidak hanya teman-teman membaca buku tapi melihat proses secara langsung, kami membuka diri saya yakin KPU juga,” sambungnya.
Rahmat berharap FISIP sebagai gerbong kerjasama antara UB dan Bawaslu RI dapat membantu mahasiswa tidak hanya mendapatkan ilmu di kelas namun juga implementasi di dunia nyata.
Sementara itu, Rektor UB, Prof Widodo S.Si., M.Si., Ph.D Med.Sc menjelaskan UB didesain agar mahasiswa memiliki kompetensi profesional agar memahami permasalahan di masyarakat.
“Sehingga kita bekerjasama dengan stakeholder baik industri, mitra bisnis, organ pemerintah termasuk Bawaslu RI itu stakeholder utama bagi perkembangan dan model pendidikan yang ada di UB,” paparnya.
Widodo yakin kerjasama dengan Bawaslu RI tersebut dapat menjadi laboratorium hidup sebagai tempat belajar dan mengembangkan keilmuan bagi mahasiswa Universitas Brawijaya.
Di kesempatan yang sama, Dekan FISIP UB, Dr Sholih Mu’adi SH., M.Si menambahkan kerjasama tersebut akan mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Program ini mengharapkan mahasiswa tidak hanya belajar teori tapi juga praktis dan direkognisi hingga 20 SKS. Tentu dengan kerjasama ini akan dapat memberikan input bagus untuk kita dan output yang bagus juga untuk mahasiswa,” jelasnya.
Dengan kerjasama bersama Bawaslu RI tersebut menurut Sholih Mu’adi akan mendukung FISIP UB memiliki laboratorium yang tidak berada di ruangan saja.
“Lembaga-lembaga seperti Bawaslu, KPU atau institusi pemerintah yang lain dapat menjadi tempat untuk mahasiswa belajar langsung di sana. Mereka akan paham teori tapi juga paham realitas di lapangan,” pungkasnya. (A.Y)
