ADADIMALANG – Dihadiri oleh Wali Kota Malang dan jajarannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar Rapat Paripurna Peringatan HUT Ke-109 Kota Malang pagi tadi, Jumat (31/03/2023).

Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Forkopimda Kota Malang tersebut, Wali Kota Malang Drs H. Sutiaji menyampaikan adanya harapan dari Pemerintah Pusat terkait kebijakan yang bisa diambil oleh Pemerintah Daerah untuk membangun wilayahnya sendiri tanpa tergantung anggaran dari pusat atau APBN.

“Hal ini tentu sangat memudahkan Wali Kota dan Bupati untuk mengelola APBD yang telah dapat mandiri sehingga dapat dikelola semaksimal mungkin. Apalagi APBD Kota Malang sudah di atas Rp.2,5 triliun,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Mengambil tema HUT ‘Mandiri, Tangguh dan Berkelanjutan’, Wali Kota Sutiaji menjelaskan Kota Malang diharapkan menjadi kota yang mandiri yang tidak hanya pada aspek pembangunan dari APBD saja tetapi masyarakatnya juga mandiri baik dari segi ekonomi dimana kemiskinan harus ditekan.

“Tangguh di sini artinya ketangguhan dalam karakter bangsa, dimana disrupsi digital sudah ada dimana-mana, akan tetapi jangan melupakan jati diri dalam bermusyawarah untuk membangun demokrasi. yang ketiga yakni keberhasilan pemimpin saat ini tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pemimpin-pemimpin sebelumnya, inilah yang memiliki makna suatu Keberlanjutan,” ungkap Wali Kota Sutiaji.

Dalam peringatan HUT Ke-109 Kota Malang kali ini juga mendapatkan kado dimana Kayutangan Heritage membuat Kota Malang masuk menjadi satu dari 75 kota yang memiliki Desa Wisata Buatan dari total 4 ribu kota yang ada di Indonesia.

Usai Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, SE., MM., menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Malang masuk pada tanggal 30 Maret sehingga hari ini harus segera disampaikan mengingat sudah memasuki batas akhir waktu.

“Saya hanya mengingatkan kepada Wali Kota terkait kebutuhan primer masyarakat yang sudah masuk dalam catatan seperti perbaikan jalan berlubang, drainase yang masih tersumbat, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Kebutuhan primer masyarakat itu saya rasa lebih penting dibanding dengan pembangunan yang masuk dalam kebutuhan tersier,” pungkas Ketua DPRD Kota Malang. (A.Y)