Pantau pelaksanaan Pemilu di wilayah Malang Raya dan Kora Kediri.
ADADIMALANG.COM | Kota Malang – Dengan tujuan mengawal proses demokrasi dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 ini dapat berjalan sesuai dengan regulasibyang ada, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan secara resmi melaunching Pemantau Pemilu pada hari ini, Selasa (13/02/2024).
Pemantau Pemilu dari LBH Rumah Keadilan yang akan ditugaskan di wilayah Malang Raya dan Kota Kediri ini akhirnya dilaunching berdekatan dengan pelaksanaan pesta demokrasi pafa tanggal 14 Februari 2024 besok.
“Jadi sebelum kita launching hari ini, kita telah melakukan pembukaan relawan Pemantauan Pemilu LBH Rumah Keadilan dan akhirnya terjaring 300 orang relawan, dan masih kita seleksi lagi dalam hal netralitasnya akhirnya kita tetapkan sebanyak 86 orang relawan yang akan kita terjunkan,” ungkap Direktur LBH Rumah Keadilan, Abdul Somad, SH.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pemantau Pemilu LBH Rumah Keadilan tersebut, lembaga pemantau oemilu dari Rumah Keadilan ini telah tersertifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur.
“Oleh karena itu relawan Pemantau Pemilu dari LBH Rumah Keadilan telah sah untuk memantau jalannya pesta demokrasi Pemilu 2024. Sebelum dilaunching hari ini, kami telah melaksanakan berbagai pelatihan untuk para relawan kami agar siap melaksanakan pemantauan sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Somad.
Kehadiran Pemantau Pemilu dari LBH Rumah Keadilan ini menurut Somad diharapkan dapat menjadi langkah solutif untuk merespon dan melihat secara langsung pelaksanaan Pemilu untuk mengawal demokrasi Indonesia.
“Selain pelatihan, kami juga telah menerima laporan dan juga menemukan adanya isu-isu politik yang menyebutkan Pemilu tidak berjalan dengan ideal, misalkan adanya TPS-TPS yang rawan terjadinya kecurangan berupa politik uang, intimidasi, tidak netralnya penyelenggara dan lain sebagainya. Ada 15 TPS di Kota Malang dan Kota Kediri yang rawan dan perlu mendapat pemantauan. Semoga Pemilu ini dapat menghasilkan pemimpin bangsa yang menjadi panutan dan pilihan sesungguhnya dari rakyat Indonesia,” ungkap Somad.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Pemantau Pemilu LBH Rumah Keadilan yakni Fatwa Azis, SH, menjelaskan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu dari LBH Rumah Keadilan bukan baru hadir di Pemilu tahun 2024.
“Jadi Pemantau Pemilu LBH Rumah Keadilan sudah hadir sejak tahun 2019 lalu baik Pemilu ataupun Pilkada di Kota Malang, dimana kami dari LBH Rumah Keadilan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan turut serta mengawasi pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 besok,” ujar Azis.
Beberapa temuan awal dari Pemantau Pemilu LBH Rumah Keadilan sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 di kota Malang antara lain adanya penumpukan pemilih di TPS-TPS sekitar kampus, masih ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) yang belum dilepas meskipun telah masuk ke masa tenang Pemilu dan beberapa hal lainnya.
“Kami juga menemukan adanya peran KPU yang masih kurang dalam hal sosialisasi pindah pilih ke berbagai pondok pesantren, setidaknya kami menemukan sekitar 30 pondok pesantren di Malang belum tersentuh sosialisasi dari KPU,” ujar Abdul Somad.
Sebagai wujud pertanggungjawaban atas jerja pemantauan pemilu yang dilakukannya, LBH Rumah Keadilan akan melaporkannya kepada masyarakat dan juga Bawaslu setempat dan juga Bawaslu Provinsi Jawa Timur. (A.Y)
