Kota Malang | ADADIMALANG.COM – Perekonomian di wilayah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo diperkirakan akan tetap tumbuh stabil pada tahun 2025.
Proyeksi tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, Febrina, dalam acara Talk Show Perekonomian Regional Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo 2025 yang bertajuk ‘Arah Kebijakan dan Tantangan Perekonomian Regional 2025: Sinergi untuk Pemulihan dan Pertumbuhan Berkelanjutan’ di Hotel Atria Hotel Malang pagi tadi, Selasa (21/01/2024).
Menurut Febrina, pada tahun 2024 lalu ekonomi wilayah kerja KPwBI Malang diprediksi akan tetap tumbuh dengan kisaran 5,0 hingga 5,8 persen. Pada triwulan ketiga, ekonomi wilayah tersebut mencatatkan pertumbuhan 5,14 persen (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun, pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur yang masing-masing tercatat sebesar 4,95 persen dan 4,91 persen (yoy).
Di tahun 2025, perekonomian di wilayah kerja BI Malang diperkirakan akan tumbuh dalam rentang 5,1 persen hingga 5,9 persen (yoy). Pertumbuhan ini akan didorong terutama oleh sektor konsumsi rumah tangga dan ekspor, seiring dengan membaiknya kondisi perdagangan mitra utama.
Namun, tantangan tetap ada. Menurut Febrina, ketidakpastian geopolitik global dan potensi kenaikan harga komoditas energi serta bahan baku akan menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi di tahun 2025.
Terkait inflasi, Febrina juga menyampaikan bahwa inflasi di wilayah kerja BI Malang, yang mencakup Kota Malang dan Kota Probolinggo, tercatat terkendali pada tahun 2024. Secara tahunan, Kota Malang mencatatkan inflasi sebesar 1,36 persen, sementara Kota Probolinggo 1,90 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi pada tahun 2023, yang masing-masing tercatat sebesar 2,65 persen dan 2,86 persen (yoy). Faktor utama yang berkontribusi pada stabilitas inflasi antara lain perbaikan cuaca, terjaganya harga pupuk dunia, dan sinergi yang erat antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan harga.
Namun, inflasi di kedua kota ini dipicu oleh kenaikan harga beberapa komoditas, seperti emas perhiasan, daging ayam ras, dan bawang merah, yang menjadi penyumbang utama inflasi.
Dalam menjaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah terutama dalam mengawal kebijakan moneter dan fiskal. Hal ini dilakukan guna memperkuat ketahanan pangan dan pembiayaan ekonomi melalui Kredit Usaha Mikro (KLM), serta mendukung akselerasi transformasi digital pemerintah.
Febrina menambahkan bahwa digitalisasi akan menjadi kunci untuk keberlanjutan dan inklusivitas ekonomi. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menggencarkan digitalisasi sistem pembayaran yang kini sudah mulai menggunakan platform digital. Ini juga didukung dengan empat pendorong utama yaitu transformasi digital oleh bank, kebijakan SP Non Tunai Bank Indonesia, kolaborasi antara bank dan fintech, serta pesatnya transaksi e-commerce melalui inovasi digital.
Pada tahun 2025, Bank Indonesia Malang berencana untuk memperkuat penggunaan QRIS dengan meningkatkan jumlah merchant yang mengadopsi sistem pembayaran digital. Selain itu, BI juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan dan mendukung UMKM untuk go digital, dengan tujuan meningkatkan kelas usaha mereka dan menciptakan sinergi dengan berbagai pihak terkait.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala OJK Malang, Biger A. Maghribi, Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat, Akademisi dan pakar ekonomi Universitas Brawijaya Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E.,M.Sc, serta sejumlah pejabat lainnya dari sektor perbankan, akademisi, asosiasi pelaku usaha, BPS, dan media massa. (A.Y)
