Kota Malang | ADADIMALANG.COM – Gejolak internal melanda DPD Partai Golkar Kota Malang. Kekecewaan terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI mendorong sebagian besar kader yang memiliki hak suara memilih walk out, hingga berujung pada penyegelan Kantor DPD Golkar Kota Malang, Minggu (14/12/2025) malam.
Musda XI DPD Golkar Kota Malang sendiri digelar di Kantor DPD Golkar Jawa Timur, Surabaya. Namun, proses yang dinilai tidak sesuai mekanisme membuat sekitar 90 persen pemilik suara meninggalkan forum. Usai walk out, para kader kembali ke Kota Malang dan menggelar konsolidasi di Kantor DPD Golkar Kota Malang, Jalan Panglima Sudirman kota Malang.
Dari hasil konsolidasi tersebut, sejumlah perwakilan kader Golkar Kota Malang menyampaikan pernyataan sikap terbuka kepada wartawan. Mereka menegaskan penolakan terhadap hasil Musda XI yang dianggap sarat pelanggaran aturan partai.
Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD Golkar Kota Malang, Drs. Bambang AR., mengungkapkan kondisi internal partai saat ini dinilainya memprihatinkan. Ia menyebut kebijakan yang diambil Pelaksana Tugas Harian Ketua DPD Golkar Kota Malang, termasuk pelaksanaan Musda XI, tidak dijalankan sesuai mekanisme organisasi.
“Proses-proses yang dilakukan adalah sepihak dari proses yang seharusnya, sebagai contohnya adalah mekanisme dilakukan melalui sebuah pleno yang seharusnya dilakukan dari sayap, dari ormas dan dari semua yang punya suara, termasuk PK. Tapi ternyata ini tidak dilakukan dengan benar, tidak melalui sebuah aturan, terutama adalah juklak juknis yang azasnya kepada AD ART Partai. Semua dilanggar,” ungkap Bambang AR.
Menurut Bambang, pelanggaran mekanisme tersebut membuat banyak kader merasa Musda XI hanya formalitas belaka dan mencederai prinsip demokrasi internal.
“Sehingga kami selaku kader hampir semuanya walk out, setidaknya 90 persen dari peserta Musda XI walk out. Dan kami menyatakan sikap menolak hasil Musda XI Kota Malang karena banyak kebijakan intervensi yang itu tidak sesuai aturan,” tegasnya.
Bambang juga menyoroti posisinya sebagai bagian dari Steering Committee (SC) Musda XI yang justru tidak pernah dilibatkan dalam rapat maupun pengambilan keputusan penting.
“Setelah pendaftaran kan ada tahapan verifikasi termasuk musyawarah seluruh anggota SC, nyatanya saya tidak dilibatkan ini kan berarti tidak melalui mekanisme sesuai aturan yang ada,” pungkasnya.
Sikap serupa disampaikan perwakilan SOKSI Kota Malang. Wakil Sekretaris SOKSI Kota Malang, Adiputro, mengaku turut melakukan walk out karena menilai Musda XI tidak berjalan demokratis. Ia bahkan menyebut akan ada langkah lanjutan dari kader di tingkat akar rumput.
“Setelah kejadian yang terjadi di Musda XI hari ini, kami akan melakukan deklarasi atau Musda tandingan yang akan memilih Ketua DPD versi teman-teman yang ada di bawah (grassroots). Dalam satu atau dua hari ini kita akan melaksanakan rapat atau konsolidasi lagi,” ungkap Adiputro.
Pernyataan sikap para kader juga disaksikan langsung oleh Dewan Pertimbangan (Wantimbang) DPD Partai Golkar Kota Malang, Agus Sukatno. Ia mengaku ikut walk out sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan kader.
“Karena prinsip sebuah Musda adalah konsolidasi, sehingga jangan sampai sebuah Musda tidak konsolidasi tapi malah membuat pecah belah. Oleh karena itu saya tadi mengambil yang suara terbanyak. Karena suara terbanyaknya teman-teman walk out, saya ikut walk out. Saya mengikuti arus, saya ingin merangkul semua kader saya supaya tidak terjadi pecah belah,” ujar Agus.
Agus bahkan menilai pelaksanaan Musda XI di Surabaya sebagai sesuatu yang tidak lazim sejak awal tahapan.
“Mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan, sampai juga tadi terakhir tadi ada proses pengukuhan, sebuah pemaksaan kehendak dari provinsi dan pimpinan Musda sehingga di sini sangat tidak etis bahwa teman-teman pemilik suara ini tidak dihargai,” tegasnya.
Ia mencontohkan waktu pendaftaran bakal calon Ketua DPD Golkar Kota Malang yang hanya dibuka selama tiga jam. Menurutnya, hal itu jauh dari prinsip keterbukaan.
“Ini kan namanya kucing-kucingan. Kenapa tidak terbuka? Minimal satu hari lah. Yang kedua soal dukungan juga settingan, karena ternyata banyak para Pengurus Kelurahan (PL) ternyata tidak pernah diajak pleno oleh Pengurus Kecamatan (PK). Jadi PK-nya membuat surat sendiri dengan dalih apa kita tidak tahu,” jelas Agus.
Agus menambahkan, pihak Wantimbang sempat menggelar rapat selama hampir empat jam namun tidak menghasilkan keputusan. Ia mengaku telah meminta agar seluruh tahapan Musda dikembalikan pada aturan partai.
“Saya di Wantimbang sudah rapat hingga empat jam tapi tidak menghasilkan keputusan, akhirnya kemarin saya bilang kembali pada aturan. Jadi kita buat surat bahwa Musda harus sesuai dengan aturan, termasuk pendaftaran juga harus sesuai dengan aturan. Aturan juklak, juknis dan juga AD ART,” ujarnya.
Terkait jumlah peserta yang walk out, Bambang AR kembali menegaskan bahwa sekitar 90 persen pemilik suara meninggalkan forum Musda XI. Dengan kondisi tersebut, ia menilai Musda seharusnya dinyatakan tidak memenuhi kuorum.
“Kalau tidak kuorum kan artinya persyaratan Musda XI ini batal, ya kita tolak hasil keputusan Musda XI,” tegas Bambang.
Sebagai bentuk kekecewaan dan protes terbuka, usai menyampaikan pernyataan sikap, para kader Golkar Kota Malang melakukan penyegelan Kantor DPD Golkar Kota Malang. Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa konflik internal belum mereda dan masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi soliditas Partai Golkar di Kota Malang. (A.Y)
