Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Mengantisipasi keberadaan dua Sekolah Dasar (SD) Negeri dan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang saat ini berdiri di atas lahan milik Universitas Negeri Malang (UM), Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai menyiapkan sejumlah skenario sebagai solusinya. Salah satu opsi yang tengah dikaji mendalam adalah melakukan merger (penggabungan) dengan sekolah terdekat.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota (Wawali) Malang, Ali Muthohirin yang menyampaikan bahwa langkah taktis tersebut disiapkan apabila pada akhirnya aset lahan tiga sekolah tersebut harus dikembalikan dan tidak lagi dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional pendidikan dasar dan menengah.
“Kalau untuk SD dan SMP negeri, kami sudah berkomunikasi dengan Pak Rektor UM. Sementara ini masih aman,” ujar Wawali Ali saat memberikan keterangan resmi siang hari tadi, Rabu (03/06/2026).
Keberadaan SD dan SMP Negeri yang berada di atas lahan UM tersebut, menurut Wawali Ali hingga saat ini dinilai belum mengganggu ritme aktivitas perkuliahan maupun pemenuhan kebutuhan pengembangan fasilitas kampus UM ke depan. Kondisi aman ini disebutnya berbeda dengan sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di kawasan serupa yang memang mengalami percepatan proses pengambilalihan lahan.
Kendati statusnya masih dikategorikan aman, Pemkot Malang menegaskan tidak ingin bergantung pada kondisi kelonggaran tersebut, sehingga sejumlah alternatif preventif mulai dirancang untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu pihak UM membutuhkan lahan tersebut di masa mendatang.
“Pemkot Malang tidak ingin bergantung pada kondisi tersebut, sehingga sejumlah alternatif telah mulai disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan UM di masa mendatang. Kami sedang mencari solusi untuk ke depannya. Apakah merger dengan SD terdekat atau opsi lainnya,” ungkap Wawali Ali.
Wawali Ali menjelaskan, apabila regulasi dan ketersediaan anggaran daerah ke depan tidak memungkinkan untuk membangun kompleks sekolah baru, maka opsi penggabungan (merger) sekolah dengan satuan pendidikan negeri terdekat yang dinilai paling representatif menjadi salah satu solusi rasional yang akan diambil.
Saat ini, koordinasi dan komunikasi dua arah antara Pemkot Malang dan pihak Rektorat UM dipastikan masih terus berjalan dinamis. Salah satu kampus Negeri PTN BH di kota Malang tersebut disampaikan masih memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi jajaran dinas di Pemkot Malang untuk mematangkan skema terbaik sebelum ada ketetapan final.
“Sampai sekarang UM masih memberi kesempatan kepada kami. Tetapi memang sudah ada pembicaraan bahwa ke depan Pemkot harus menyiapkan alternatif; apakah membangun sekolah baru atau merger dengan sekolah terdekat,” pungkas Wawali Ali Muthohirin. (A.Y)
