Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Dua anggota DPRD Kota Malang dari Daerah Pemilihan Klojen, H. Bayu Rekso Aji dan Arief Wahyudi menggelar pertemuan bersama Forum Komunikasi LPMK yang dihadiri oleh seluruh Ketua LPMK se-Kecamatan Klojen.
Langkah ini diambil untuk memperkuat sinergi dalam mengawal arah pembangunan sekaligus mendengarkan langsung dinamika aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam agenda yang dikemas dalam pertemuan rutin empat bulanan ini, berfungsi sebagai wadah komunikasi berkala antara wakil rakyat dan warga. Selain menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah Klojen, forum ini juga mempertegas fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya kebijakan pemerintah daerah.
Salah satu isu krusial yang menyita perhatian dalam diskusi tersebut adalah lambatnya progres Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Malang dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Berdasarkan laporan yang diterima, penyusunan naskah kerja sama tersebut baru menyentuh angka sekitar 30 persen, padahal proses koordinasinya sudah berjalan selama hampir 10 bulan. Mandeknya kesepakatan ini dikhawatirkan dapat menghambat percepatan program penataan sungai, perbaikan drainase, serta upaya pengendalian banjir di Kota Malang.
Melihat kondisi tersebut, forum mendorong Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mempertajam koordinasi lintas perangkat daerah. Bappeda diharapkan mampu mengintegrasikan usulan-usulan pembangunan strategis yang melibatkan lebih dari satu kelurahan agar penanganannya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Para peserta pertemuan menilai banyak persoalan mendasar di lapangan, terutama terkait lingkungan dan tata ruang, tidak dapat diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan model perencanaan yang lebih kolaboratif dan menyeluruh agar setiap proyek pembangunan yang dikerjakan pemerintah dapat berjalan efektif serta membawa dampak berkelanjutan bagi publik.
Dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, H. Bayu Rekso Aji menegaskan bahwa dialog tatap muka seperti ini merupakan instrumen penting untuk membangun komunikasi dua arah yang sehat. Baginya, setiap masukan dan kritik dari para Ketua LPMK akan menjadi bahan evaluasi berkala sekaligus fondasi bagi dewan dalam mengawasi kinerja jajaran eksekutif.
”Sinergi antara DPRD dan LPMK harus terus diperkuat. LPMK adalah mitra strategis yang memahami kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Dengan komunikasi yang rutin, berbagai persoalan dapat diidentifikasi lebih awal, dikawal bersama, dan diperjuangkan agar menjadi prioritas pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” kata Bayu Rekso Aji. (Red)
