Kota Malang – Dalam rangka mencapai target kepesertaan Badan Penjamin Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Januari 2019 sudah mengcover 95% masyarakat Indonesia, BPJS Malang terus melakukan inovasi agar target tersebut bisa terpenuhi di akhir tahun 2018 ini.
Salah satu upaya pencapaian target memenuhi Total Head Coverage di Malang Raya, BPJS alang melaksanakan penandatanganan surat kerjasama (MoU) dengan Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Malang dan BPJS Ketenagakerjaan Malang pagi hari ini, Selasa (04/09).
Tiga OPD Pemkot Malang yang melaksanakan penandatanganan MoU dengan BPJS Kesehatan Malang itu antara lain OPD Ketenagakerjaan, OPD PMPTSP dan OPD Koperasi di Balaikota Malang.
Kepala BPJS Kesehatan Malang, Hendry Wahjuni penandatanganan MoU tersebut merupakan upaya pencapaian target kepesertaan hingga mencapai target Total Head Coverage dengan jumlah 95% menjadi peserta BPJS Kesehatan.
https://www.youtube.com/watch?v=gSPjpdJrecE
“MoU ini merupakan kelanjutan dari Inpres tahun 2017 dimana kali ini kita melakukan penandatangan MoU dengan OPD Ketenagakerjaan dan Badan Penanaman Modal dan OPD Koperasi dan UKM Pemerintah Kota Malang. Harapannya dengan pendantanganan MoU ini maka pekerja Badan Usaha yang ada di bawah kewenangan OPD Ketenagakerjaan bisa mengikutsertakan para pekerjanya,” ungkap Hendry Wahjuni.
Menurut Hendry, dengan penandatangan MoU tersebut maka potensi penambahan peserta BPJS Kesehatan dari segmen pekerja cukup terbuka lebar dimana jika tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan maka akan ada sanksi administrasi dari OPD yang bersangkutan.
“Misalkan saja sebuah perusahaan tetap tidak mengikutsertakan pekerjanya, maka ijin-ijin yang terkait dengan Badan Usahanya bisa tidak akan diproses oleh OPD Ketenagakerjaan,” ungkap Hendry Wahjuni.
Perlu dketahui, di kota Malang untuk seluruh segmen tercatat ada 632.343 jiwa dari 903 ribu jiwa atau 69% sudah menjadi peserta BPJS dimana ada Empat kelurahan yang 100% sudah ikut BPJS Kesehatan.
“Selain itu kami juga ada sistem baru yaitu Rujukan Online untuk memudahkan peserta dan faskes untuk mendapatkan dan memberikan layanan mulai tanggal 15 Agustus 2018 lalu. Sehingga selain ada hardcopy, sistem telah mencatatkan rujukan di setiap faskes,” ujar perempuan ramah ini.
https://www.youtube.com/watch?v=gSzLAhMDkRU
Sementara itu dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum, Supranoto, Plt Walikota Malang Sutiaji menyatakan bahwa universal coverage ini untuk melindungi dan mengantisipasi resiko penyakit dan pengobatan yang berbiaya tinggi dan beresiko tinggi. Pemerintah telah menargetkan 1 Januari 2019 masyarakat telah tercover BPJS Kesehatan sehingga kepesertaannya terus bertambah setiap harinya.
“Kerjasama ini sangat strategis untuk pencapaian target peserta tersebut. Saya sangat mengapresiasi terhadap BPJS Kesehatan dengan melaksanakan Kerjasama dengan Tiga SKPD, sekaligus untuk memotivasi DKPD yang lain untuk melaksanakan hal yang sama. Saya juga berharap semua pihak bersinergi dan melaksanakan kerjasama yang akan membawa manfaat bagi masyarakat kota Malang,” ujar Sutiaji dalam sambutannya. (A.Y)
