ADADIMALANG – Melibat perkembangan kasus wabah Corona (Corona Virus desease/Covid-19) di kota Malang yang mengalami peningkatan jumlah PDP, Pemerintah Kota Malang mengambil langkah antisipasi.

“Secara khusus tambahan 1 pasien PDP yang baru ini memang merupakan pasien yang sudah dalam pengawasan, dan baru keluar hasil laboratoriumnya yang menyatakan positif. Di sisi lain angka PDP yg dalam proses perawatan dan menunggu hasil lab juga bertambah sehingga angka Orang Dalam Pantauan (ODP) juga meningkat dari hari ke hari,”bungkap Walikota Malang Sutiaji melalui Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto.

Menurut Kabag Humas Pemkot Malang, saat ini semua pihak harus semakin waspada dan diperlukan kesadaran serta tanggung jawab bersama untuk memutus mata rantai penyebaran corona seperti menghindari kontak langsung, social distancing, melakukan pekerjaan atau aktifitas di rumah dan untuk sementara waktu diupayakan tidak bepergian ke luar kota bila memang tidak urgen.

“Saat ini Pemkot Malang juga makin mengetatkan jam operasional untuk semua aktifitas usaha yang harus sudah tutup pukul 20.00 WIB dan segera pulang serta tidak melakukan aktifitas sosial,” ungkap Nur Widianto

Menurut pria yang akrab disapa Wiwid ini, Pemkot Malang hari ini (26/0/2020) telah merumuskan beberapa langkah antisipasi dan intervensi akan dampak-dampak yang mungkin terjadi.

“Pak Walikota Malang sudah meminta kepada Pak Sekretaris Daerah untuk memangkas dan mengalihkan beberapa anggaran kegiatan seperti perjalanan dinas agar dipergunakan dalam penanganan Covid-19 untuk melindungi warga yang terdampak secara langsung.

“Untuk itu semua telah terproyeksi total anggaran sekitar Rp.37, 3 miliar dimana di dalamnya sudah termasuk angka alokasi pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2,150 miliar,” ujar Kabag Humas Pemkot Malang menyampaikan informasi dari Walikota Malang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkot Malang yang menjabat sebagai Ketua Satgas Covid-19 kota Malang, Wasto menjelaskan bahwa penambahan anggaran penanganan Covid-19 diperuntukkan dalam bentuk bantuan sosial kepada warga kota yang terdampak seperti PKL, penyandang disabilitas tuna netra yang selama berprofesi jasa refleksi (pijat), maupun warga rentan sosial dan miskin.

“Penambahan anggaran juga untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 yang berkonsekuensi terhadap kapasitas rumah sakit rujukan,” ungkap Wasto.

Pembahasan dan perumusan anggaran serta rujukan kegiatan yang akan disasar juga menghadirkan dan melibatkan Ketua DPRD kota Malang, Kejaksaan Kota Malang dan Polresta Malang mulai hari Selasa (24/04/2020) yang dilanjutkan pafa hari ini di ruang sidang Balaikota.

“RSUD akan kita siapkan untuk jadi rumah sakit rujukan, selain 4 yang sudah ditetapkan yakni RSSA, RST Soepraoen, RS Lavallete dan RS Panti Waluyo. Untuk rencana itu dialokasikan sekitar Rp.15 Milyar,” jelas Ketua Satgas Covid-19 kota Malang.

Seperti diutarakan oleh Wasto, Pemkot Malang akan menginjeksi warga terdampak dengan alokasi ebesar Rp.10, 260 miliar.

“Kita tidak tahu sampai kapan ‘badai’ ini berlalu, semoga saja cepat usai. Karenanya, kemungkinan terjadi penambahan anggaran penanganan tetap kami antisipasi. Dan terus akan kami libatkan dan ajak bersama Dewan (Pimpinan), Kejaksaan (Kajari) maupun Polresta (Kapolresta), “imbuh Sekkota Wasto. (A.Y)