Pendapatan turun hingga 99 persen.

ADADIMALANG – Penutupan akses jalan menuju perempatan Rajabally di kota Malang untuk proses pembangunan Kayutangan Heritage, kembali dikeluhkan.

Dampak perekenomian warga Kayutangan kelurahan Kauman yang beraktivitas di sepanjang wilayah Kayutangan yang ditutup tersebut sangat terasa.

“Sampai siang hari ini baru terima 2 ribu, padahal biasanya minimal 20 ribu. Ya siapa yang mau parkir wong jalannya ditutup,” ungkap Ulfa, kordinator parkir di wilayah Kayutangan.

Saat ditanya terkait perihal pembangunan Kayutangan Heritage dan dampak-dampak yang dihasilkannya, Ulfa mengaku dirinya beserta tukang parkirnya belum mendapatkan sosialisasi sama sekali.

“Bahkan Ketua RW saya saja mengaku belum dapat sosialisasi, apalagi saya ini,” ungkap perempuan berhijab ini.

Ulfa mengaku tidak menolak program pembangunan Kayutangan Heritage, namun menyayangkan cara pembangunan yang seolah-olah mengesampingkan warga Kayutangan dengan minimnya sosialisasi.

“Kami setiap hari mendapatkan uang dari parkir, terus tiba-tiba jalan ditutup. Kami mau dapat uang dari mana?,” tanya Ulfa yang juga tidak tahu apakah ke depan dirinya masih tetap dapat menjalankan usaha parkir lagi jika pembangunan Kayutangan Heritage sudah selesai.

Menurut Ulfa seharusnya ada cara-cara yang bisa ditempuh agar semua pihak dapat tetap berjalan atau meminimalisir dampak bagi masyarakat dan pembangunan tetap berjalan.

“Apa ya gak bisa pembangunannya dilakukan malam hari atau satu jalur dulu. Kalau seperti ini, apakah para pedagang yang terdampak dan kami ini bakal dapat kompensasi karena usaha kami benar-benar mati,” ungkap Ulfa yang diaminkan para tukang parkir lainnya.

Menanggapi keluhan warga Kayutangan yang merasa terdampak tersebut, Anggota DPRD Kota Malang Arief Wahyudi menegaskan dirinya akan mendampingi warga terkait permasalahan tersebut.

“Saya akan sampaikan langsung kepada Wali Kota Malang, kalau bisa ya bersama perwakilan warga,” ungkap Arief Wahyudi.

Menurut Arief, ada dampak yang dihasilkan pembangunan yang sedang dilakukan baik saat pembangunan ataupun setelah pembangunan.

“Konsep pembangunannya haruslah jelas. Bagaimana nasib para pedagang dan yang lainnya akibat penutupan jalan saat pembangunan berlangsung. Setelah pembangunan selesai, bagaimana nasib mereka? Jangan-jangan tukang parkir ini tidka bisa menjalankan usahanya lagi atau bagaimana. Harus jelas,” tukas politisi PKB kota Malang ini. (A.Y)