PjpjSILPA tahun ini menurun secara signifikan, DPRD Kota Malang setujui Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023.

ADADIMALANG.COM | Kota Malang – Penjabat (Pj) Wali Kota Malang,Dr. Ir.Wahyu Hidayat, MM menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang hari ini, Senin (24/06/2024).

Dari  laporan yang disampaikan, Wahyu Hidayat menegaskan adanya penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD 2023 yang tercatat mencapai Rp.199 miliar. Meskipun telah turun signifikan, namun belum mencapai jumlah ideal yang diharapkan yakni Rp.155 miliar.

Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2023 ini kemudian dilanjutkan dengan Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang terkait dengan llaporan pertanggungjawaban yang disampaikan Pj Wali Kota Malang tersebut. Beberapa catatan disampaikan oleh semua fraksi DPRD Kota Malang melalui juru bicaranya masing-masing.

“Seluruh Fraksi DPRD Kota Malang telah menyetujui Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023 meskipun dalam pandangan akhir fraksi telah disampaikan  beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti,” ungkap Wahyu Hidayat.

Menurut Wahyu, berbagai catatan yang disampaikan anggota DPRD melalui pandangan fraksi-fraksi tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Malang untuk menindaklanjuti dan diarahkan kepada OPD-OPD terkait untuk melaksanakannya,” jelas Wahyu Hidayat.

Dengan selesainya pembahasan pertanggungjawaban APBD 2023 yang juga telah disetujui oleh DPRD Kota Malang, Pj Wali Kota Malang menegaskan Pemerintah Kota Malang berkomitmen akan terus meningkatkan efisiensi dan keseimbangan dalam pengelolaan anggaran guna mencapai kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, SE., MM., menyampaikan penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD 2023 menjadi salah satu pencapaian Pemkot Malang yang patut diapresiasi, dimana SILPA pada APBD tahun 2023 tercatat sebesar Rp.199 miliar yang merupakan capaian SILPA terendah selama satu dekade terakhir. 

“Kita bersyukur telah dapat menyelesaikan pembahasan pertanggungjawaban APBD 2023 yang akan menjadi dasar kita untuk membahas APBD berikutnya, artinya semua tahapan telah kita lewati,” jelas Made. 

Tahun 2023 menurut Made merupakan tahun terbaik dalam 10 tahun terakhir dalam hal penurunan SILPA, meskipun masih lebih besar dari target ideal sebesar Rp.155 miliar.

“Ini merupakan hasil efisiensi yang patut diapresiasi. Efisiensi tersebut banyak berasal dari Dinas PUPR-PKP Kota Malang akibat optimalisasi dalam proses lelang dan pengelolaan anggaran. Misalnya, ada nilai tender Rp.5 miliar, pemenangnya berhasil mengerjakan hanya dengan Rp 3,5 miliar. Selain itu, ada penghematan pada gaji pegawai dan biaya makan minum rapat yang kini banyak dilakukan di dalam kantor,” ungkap Ketua DPRD Kota Malang. (A.Y)