Kota Malang | ADADIMALANG.COM — Pemerintah Kota Malang mencatatkan langkah awal dalam penguatan layanan pajak daerah. Pemkot Malang menjadi pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang menyerahkan bantuan mobil operasional layanan keliling Pajak Kendaraan Bermotor PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB kepada UPT Pengelola Pendapatan Daerah Malang Kota, Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM., di Balaikota Malang usai apel pagi tadi, Senin (26/01/2026). Mobil operasional tersebut akan digunakan untuk mendukung layanan pajak keliling yang lebih dekat dengan masyarakat.
Wali Kota Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa penyerahan kendaraan operasional ini merupakan kewajiban pemerintah kabupaten dan kota yang telah menerima opsen pajak dari Provinsi Jawa Timur. Kendaraan tersebut dipergunakan untuk mendukung pelayanan pajak yang dilaksanakan oleh UPT PPD Bapenda Provinsi Jawa Timur di daerah masing-masing.
“Penyerahan bantuan mobil operasional ini adalah kewajiban tiap Pemerintah Kabupaten atau Kota yang telah menerima opsen dari Provinsi Jawa Timur, dimana kita harus menyerahkan satu kendaraan operasional yang akan digunakan untuk layanan, yang terkait dengan pajak yang akan dilakukan oleh UPT PPD Bapenda Provinsi Jawa Timur di Kota Malang,” ungkap Wali Kota Wahyu.
Ia juga menyampaikan kebanggaannya karena Pemkot Malang menjadi yang pertama merealisasikan kewajiban tersebut di tingkat provinsi. Menurutnya, kehadiran mobil layanan keliling tidak hanya sebatas pemenuhan kewajiban administratif, tetapi memiliki dampak langsung bagi pelayanan publik.
“Yang lebih membanggakan lagi, dengan kewajiban ini, Pemerintah Kota Malang ini yang pertama yang telah menyerahkan kendaraan operasional ini di Jawa Timur, karena kami sadar bahwa kendaraan operasional keliling ini juga akan membawa dampaknya positif,” ujar Wahyu Hidayat.
Pria yang akrab disapa Pak Mbois ini optimistis, layanan pajak keliling akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB dan BBNKB. Menurutnya, pendekatan layanan yang proaktif menjadi kunci untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
“Yang jelas saya mengapresiasi Bapenda Kota Malang yang telah berhasil mewujudkan bantuan mobil operasional ini. Saya optimis akan ada peningkatan yang signifikan karena dengan mobil keliling ini maka masyarakat akan lebih mudah membayar karena kita datang ke tempat-tempat yang dekat dengan masyarakat. Kita proaktif ke tengah-tengah masyarakat, termasuk saat ada event-event apapun,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala UPT PPD Bapenda Jawa Timur di Malang, Hery Santoso, SH., menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang. Ia menilai kolaborasi tersebut akan memperkuat efektivitas pelayanan pajak daerah.
“Saya menghargai pemberian ini. Semoga dengan pemberian ini bisa meningkatkan PAD Kota Malang karena layanan dengan kendaraan keliling ini cukup efektif karena layanannya bersifat mobile, sehingga kita bisa menjangkau ke masyarakat-masyarakat langsung di lokasi,” ungkap Hery.
Menurut Hery, layanan yang diberikan melalui mobil keliling ini difokuskan pada pengesahan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Terkait target peningkatan penerimaan, pihaknya masih akan melakukan perhitungan lanjutan.
“Yang jelas untuk tahun 2025 lalu baik PKB ataupun BBNKB di Kota Malang ini telah tercapai,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bapenda Kota Malang, Dr. Handi Priyanto, AP., M.Si., yang menyebutkan bahwa mobil layanan keliling akan diintegrasikan dengan berbagai program jemput bola yang selama ini telah dijalankan Bapenda Kota Malang.
“Jadi mobil ini sifatnya mobile sehingga bisa mendatangi tempat keramaian setiap hari, termasuk lokasi event-event. Rencananya nanti akan kita sandingkan dengan beberapa program jemput bola di Bapenda Kota Malang seperti Bapenda Sambang Kelurahan, Bapenda Sambang Perumahan, Bapenda Sambang Warga dan lain sebagainya,” pungkas Handi.
Pemkot Malang berharap kehadiran mobil layanan keliling ini mampu memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat kontribusi sektor PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. (A.Y)
