ADADIMALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Walikota nomor 34 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan perjalanan wisatawan atau pendatang dari luar kota yang menginap di hotel, guest house, apartemen, tempat penginapan dan tempat usaha sejenisnya serta penunjung tempat wisata di Kota Malang.
Dalam aturan tersebut, Pemkot Malang mewajibkan para wisatawan untuk menyertakan hasil rapid test antibodi non reaktif atau rapid test antigen negatif pada pihak hotel.
Sementara, bagi para wisatawan yang tidak menyertakan hasil rapid test tersebut, pihak perhotelan maupun tempat wisata wajib menolak dan menyarankan para wisatawan untuk mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
Atas aturan tersebut, sejumlah wisatawan yang akan datang ke Kota Malang melakukan pembatalan. Meski demikian, pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang tetap menghargai adanya aturan tersebut.
“Antara 20 hingga 30 persen kalau dirata-rata. Bahkan ada satu hotel yang separuh tamunya membatalkan pesanan,” ungkap Ketua PHRI Malang, Agoes Basoeki pada Rabu 23 Desember 2020.
Ia mengungkapkan angka 20 persen tersebut merupakan data yang didapatkan dari total 70 hotel di bawah naungan PHRI yang melaporkan adanya pembatalan pemesanan kamar oleh tamu hotel.
“Sementara itu pihak hotel menghubungi calon tamu (yang membatalkan pesanan) menginfokan bahwa ada beberapa aturan dari Pemkot Malang. Setelah diinfokan ada tamu yang membatalkan pesanan kamar,” ujarnya
Agoes mengatakan berubah-ubahnya kebijakan dari Pemkot Malang yang semula merencanakan wajib rapid antigen, menjadi tidak wajib menjadi salah satu penyebab tamu hotel membatalkan pesanan kamar.
“Kalau kemarin prediksinya hotel-hotel penuh, tapi karena beberapa hal lalu ternyata ada Surat Edaran (SE) Walikota jadinya menurun (tingkat okupansi). Meski begitu kami tetap semangatlah,” tuturnya. (Red)
