Ranperda Perubahan RPJMD Kota Malang Diterima DPRD

Rapat Paripurna Perubahan RPJMD Kota Malang

Wali Kota Sutiaji menyampaikan pendapat akhir terkait Ranperda Perubahan RPJMD.

ADADIMALANG – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menghadiri dan menyampaikan pendapat akhirnya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda Pengambilan Keputusan Terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023.

“Ini sebagai wujud nyata kebersamaan kita semua dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimaksud dapat disetujui, sekaligus dalam rangka mempercepat pembangunan Kota Malang,” papar Wali Kota Sutiaji siang tadi, Rabu (14/07/2021).

Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 tersebut akhirnya disetujui dan disepakati yang diwujudkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang.

“Hal ini perluy dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah ini dapat mengikuti proses lebih lanjut dan dapat segera diundangkan,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018 – 2023 nomor 1 tahun 2019 telah ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2019, dimana dalam RPJMD tersebut tertuang visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang selama 5 (lima) tahun,  dalam implementasinya terdapat beberapa hal yang membuat Pemerintah Kota Malang melaksanakan perubahan RPJMD tersebut.

“Di musim pandemi Covid-19 ini semua target-target disesuaikan. Hal ini juga berlaku pada program-program nasional, sehingga itu turunan sampai ke bawah. Sehingga mau tidak mau ada pengalihan. Maka target-target itu disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” terang Wali Kota Sutiaji.

Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan tersebut diakui Sutiaji telah melalui beberapa tahapan yang dilakukan berdasarkan dari kajian akademisi. Adapun perubahan tersebut antara lain pada dasar hukum menyesuaikan peraturan perundang-undangan terbaru, pembaharuan gambaran umum kondisi daerah.

BACA JUGA :  Bunda Heri gunakan reses untuk membantah isu BPJS

Perubahan RPJMD tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dimana perubahan RPJMD yang menyelaraskan prioritas nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMD tahun 2020-2025.

“Perubahan RPJMD pada penyesuaian target indikator sasaran yang terdampak pandemi,” pungkas Wali Kota Sutiaji. (A.Y)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini