Berita

Perlu Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Mencorong Pelayanan Publik Yang Inklusif

Dosen FISIP UB laksanakan pengabdian masyarakat yang dilatarbelakangi masih terjadinya diskriminasi pelayanan publik kepada masyarakat.

ADADIMALANG – Dilatarbelakangi masih banyak ditemukannya permasalahan diskriminasi pelayanan publik pada kelompok-kelompok rentan seperti difabel, perempuan khususnya ibu hamil dan menyusui, anak-anak serta kelompok rentan lainnya, membuat beberapa dosen dari Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya (UB) melakukan Pengabdian Masyarakat.

Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Balai RW 9 kelurahan Kotalama, kecamatan Kedungkandang dengan mengambil tema ‘Optimalisasi Peran Masyarakat Kota Malang Dalam Mendorong Pelayanan Publik Yang Inklusif’ dengan menghadirkan dua dosen FISIP UB yakni Tia Subekti, SIP., MA dan Irma Fitrana Ulfah , S.IP., M.Si.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 orang ibu PKK dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker, mencuci tangan sebelum kegiatan dan menjaga jarak.

“Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan pelayanan publik yang aksesibel bagi seluruh masyarakat. Pelayanan publik ini dapat diwujudkan dengan menyediakan insfrastruktur yang dapat mendorong kemandirian dan kemudahan akses bagi semua masyarakat termasuk kelompok-kelompok rentan yang kerap mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik,” ujar Tia Subekti saat menyampaikan materinya.

Menurut Tia, dari kegiatan tersebut diketahui bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami maksud dari pelayanan inklusif dan bagaimana upaya mewujudkannya. Meski masih belum paham, namun dalam kegiatan tersebut masyarakat nampak sangat antusias menyampaikan berbagai pertanyaan dan sharing pengalaman tentang hambatan pelayanan yang kerap mereka hadapi seperti pelayanan kesehatan BPJS, akses Kartu Indonesia Pintar (KIP). Permasalahan kesehatan dan pendidikan merupakan pelayanan dasar yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Pada sesi akhir kegiatan, Tia menegaskan pentingnya kesadaran dan peran masyarakat dalam mendorong pelayanan publik yang inklusif.

“Masyarakat harus memiliki keberanian untuk menyuarakan hak-haknya khususnya kelompok-kelompok rentan untuk mendapatkan akses pelayanan yang memadai. Masyarakat tidak boleh takut untuk menyampaikan keluhan kepada penyedia layanan ketika ada tindakan diskriminatif dalam pemberian layanan,” ujar Tia Subekti.

Masyarakat diharapkan juga dapat memanfaatkan media pengaduan online melalui website ombudsman RI untuk menyapaikan keluhan tentang pelayanan publik, dimana masukan dari masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan inklusif. (A.Y)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Exit mobile version