Perlu keseimbangan antara peningkatan inklusi keuangan dan pengelolaan risiko yang mungkin muncul.
ADADIMALANG – Teknologi yang berkembang begitu pesat di era revolusi industri membawa begitu banyak perubahan dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi kondisi pandemi akibat Covid-19 memaksa teknologi Teknologi yang kian termanfaatkan karena kebutuhan di saat pandemi. Dampaknya, teknologi yang tengah berkembang semakin banyak dipergunakan oleh masyarakat, sehingga teknologi yang semakin mengarah ke digitalisasi ini nyak termanfaatkan.
“Digitalisasi saat ini telah melahirkan berbagai peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM. Tersedianya akses dan layanan keuangan yang mudah dijangkau oleh UMKM menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan UMKM terhadap guncangan ekonomi,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Doni P. Joewono dalam International Seminar on Digital Financial Inclusion yang menjadi side event dari 1st G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) hari Rabu lalu (02/02/2022).
Dalam kegiatan seminar yang dilaksanakan secara virtual tersebut me nghadirkan narasumber dari sisi regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga internasional yaitu World Bank dan Better Than Cash Alliance (BTCA) serta pelaku industri yaitu GoTo dari Indonesia dan Avanti Finance dari India.
Diskusi dalam seminar telah mempertemukan pandangan dari pihak regulator maupun industri terhadap isu dan kendala yang muncul dalam rangka akselerasi inklusi keuangan digital untuk mendorong inklusi ekonomi.
Inklusi keuangan digital menjadi salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022. Dengan memanfaatkan digitalisasi, inklusi keuangan dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi yang berkesinambungan khususnya pada kelompok UMKM termasuk yang dimiliki oleh perempuan dan kaum muda.
“Faktor kemajuan teknologi, digitalisasi produk dan layanan keuangan, serta aktivitas bisnis online dapat mendukung UMKM dalam mempertahankan pendapatan dan bisnis di tengah pandemi Covid-19. UMKM di Indonesia telah mampu beradaptasi dengan cepat dan beralih ke bisnis berbasis digital,” ungkap Doni P. Joewono.
Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, survei Bank Indonesia pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa 20 persen UMKM Indonesia mampu memitigasi dampak pandemi dengan melakukan digitalisasi bisnis atau usaha serta memanfaatkan media pemasaran online.
“Data sisi penawaran menunjukkan adopsi transaksi non tunai seperti kartu debit dan uang elektronik mengalami peningkatan pesat antara lain tercermin melalui nominal transaksi QRIS pada bulan Desember 2021 yang mencapai Rp.27,7 triliun atau meningkat 237 persen per tahun,” ungkap Doni P. Joewono.
Mengemuka dalam diskusi di seminar tersebut adalah mengenai pentingnya memelihara keseimbangan antara mendorong inovasi layanan keuangan digital untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mengelola risiko yang mungkin muncul. Keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko ini sejalan dengan dua dari sepuluh prinsip yang digariskan pada G20 High Level Principles tentang Inklusi Keuangan Digital, yang diluncurkan pada tahun 2016.
Agenda Presidensi G20 Indonesia terkait inklusi keuangan pada tahun 2022 akan berfokus pada Digital Financial Inclusion dan SME Financeya yang berdasarkan pada Financial Inclusion Action Plan (FIAP) G20 2020 dan mendukung tema Presidensi G20 Indonesia yakni ‘Recover Together, Recover Stronger’.
Agenda pengembangan UMKM menjadi salah satu isu utama dengan fokus pada pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas, stabilitas, dan inklusivitas ekonomi bagi UMKM khususnya UMKM yang dimiliki perempuan, dan kaum muda.
Seminar internasional ini dihadiri oleh masyarakat internasional maupun domestik yang merupakan perwakilan Kementerian/Lembaga, regulator, akademisi, organisasi internasional, asosiasi, dan masyarakat umum. (A.Y)
