Paparkan berbagai program prioritas di tahun 2023.
ADADIMALANG – Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Pemerintah Kota Malang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Verifikasi Usulan Rencana Pembangunan untuk tahun 2023 mendatang di Ijen Suites Hotel and Convention pagi tadi, Rabu (23/02/2022).
Berbagai usulan yang disampaikan merupakan hasil dari proses Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebanyak 832 usulan dan 356 usulan dari pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Malang yang dilakukan verifikasi secara partisipatif.
Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji mengapresiasi peran seluruh masyarakat dalam proses Musrenbang dan anggota DPRD Kota Malang yang telah menelurkan pokok pemikirannya.
“Proses verifikasi yang digelar hari ini bersama berbagai pemangku kepentingan menurutnya sangat penting agar kendala pada saat pembangunan dilaksanakan di tahun 2023 dapat diminimalisir. Dari sisi anggaran insyaallaah Kota Malang termasuk satu dari empat daerah di Jawa Timur yang dinilai segera menuju kemandirian fiskal dengan kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan yang belum tercapai dalam RPJMD 2022 harus segera kita laksanakan mengingat tahun 2023 ini merupakan akhir periode perencanaan yang perlu kita kuatkan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkap Wali Kota Sutiaji.
Menurut Wali Kota Sutiaji, ada empat agenda strategis 2023 yaitu infrastruktur penunjang aksesibilitas seperti jalan, jembatan dan PJU, penanganan banjir, pendukung pencegahan stunting untuk air bersih, sanitasi dan kawasan kumuh serta pengelolaan PSU dan aset.
Dalam proses pengadaan barang atau jasa, meningkatkan kualitas perencanaan, pembangunan dan pengawasan pekerjaan dan mengakomodir masukan tematik, Wali Kota Sutiaji meminta jajarannya untuk memperhatikan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Yang tak kalah penting adalah perlunya mendorong infrastruktur responsif kelompok rentan dan gender serta memperkuat komunikasi pembangunan di era disrupsi digital saat ini,” ungkap pria berkacamata ini.
Sementar itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, SE menyampaikan apresiasi kinerja Pemkot Malang dan partisipasi masyarakat yang berhasil menjaga kinerja pendapatan daerah di tengah pandemi yang dinilai sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan.
“Kinerja anggaran Kota Malang pada grade A artinya sehat. Meskipun tentu harus kita sadari bersama ada keterbatasan kemampuan anggaran untuk memenuhi seluruh prioritas. Di sinilah seninya alokasi anggaran,” terang Ketua DPRD Kota Malang.
Sementara itu, Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Ir. Diah Ayu Kusumadewi MT dalam laporannya menyampaikan verifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan tertib administrasi dan memenuhi target yang telah ditentukan.
“Semua usulan akan kami verifikasi sesuai arahan Bapak Wali Kota agar prioritas dan eksekusinya nanti dapat tepat sasaran,” ujar Diah.
Beberapa program prioritas pembangunan infrasutruktur penunjang aksesibilitas untuk tahun 2023 mendatang menurut Diah perbaikan jembatan Kahuripan dan Jembatan Mojopahit.
“Anggarannya Rp.52 miliar karena ada bagian bawah jembatan yang telah keropos. Jika mencukupi maka kita juga akan kerjakan perbaikan untuk Jembatan Brawijaya yang ada di daerah Splendid juga,” ungkap Diah. (A.Y)
