RAPBD disahkan menjadi APBD 2023 dengan berbagai catatan khusus dari Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang.
ADADIMALANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang untuk tahun 2023 mencapai Rp 2,8 triliun. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang bahkan mencapai Rp.1 triliun.
Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji mengakui APBD Kota Malang tahun 2023 tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan Kota Malang.
“Iya termasuk yang tertinggi di masa pemerintahan. Memang perlu komitmen tinggi, salah satunya untuk optimalisasi pendapatannya,” jelas Sutiaji usai hadir dalam Sidang Paripurna Pengambilan Keputusan dan Kesepakatan Rancangan APBD Kota Malang Tahun 2023, Senin (28/11/2022).
Dikatakan Sutiaji, alokasi anggaran di 2023 banyak diserap untuk peningkatan kesejahteraan warga Kota Malang. Selain memenuhi kebutuhan dasar yakni kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur juga masih jadi fokus.
Wali Kota Malang ini menjelaskan pembangunan infrastruktur difokuskan pada pembenahan jalan-jalan dan pembangunan saluran drainase.
“Tetap fokus pada pengentasan kemacetan dan juga banjir. Di 2023, salah satu titik di Sawojajar akan dialokasikan anggaran pembenahan drainase itu sekitar Rp 6,5 miliar sendiri. Lalu jalan-jalan rusak juga diprioritaskan tahun depan,” papar Sutiaji.
Ditegaskan pula untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, perangkat-peragkat daerah juga diminta membelanjakan anggaran untuk program yang langsung menyentuh masyarakat. Terlebih pada penyedia-penyedia atau jasa usaha lokal.
Hal tersebut juga didorong kuat DPRD Kota Malang dimana Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, SE menegaskan Pemkot Malang harus memprioritaskan penggunaan anggaran pada pelaku-pelaku UMKM.
“Khususnya UMKM lokal yang berdomisili Kota Malang. Dengan ini anggaran langsung dirasakan masyarakat, berputar untuk mereka. Ingat di 2023 ada prediksi resesi ekonomi. Belum lagi prediksi peningkatan kasus covid-19,” tegas Made.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti target PAD yang dipatok Rp.1 triliun, sehingga dirinya meminta Pemkot Malang mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor pajak khususnya pada empat objek pajak yakni Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang mengoptimalkan sistem e-tax pada objek-objek pajak yang belum terpasang e-tax.
“Karena target pendapatan ini cukup tinggi akan kita monitor untuk optimalisasi e tax. Karena ada empat objek pajak yang memang menggunakan sistem self-assessment untuk penghitungan pajak. Itu harus di optimalkan,” pungkas Made.
Fraksi Soroti Target PAD dan Belanja Pegawai di 2023
Disahkannya pembahasan Rancangan APBD Kota Malang Tahun 2023 diikuti beberapa catatan khusus oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Malang yang menyampaikan pendapatnya.
Salah satunya berkaitan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi Belanja Pegawai, seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang Lookh Makhfudz siang tadi dalam penyampaian Pandangan Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap RAPBD Kota Malang Tahun 2023.
“Kami memandang dengan adamya kenaikan target Pajak Daerah mencapai 60 persen, diharapkan mampu dipenuhi dengan melakukan kajian-kajian dan faktor pendapatan lainnya,” tegas Lookh.
Politisi PAN ini melanjutkan kajian yang dimaksud berupa kajian yang komprehensif, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup mumpuni dan juga perhitungan serta perencanaan yang baik.
Hal tersebut menurut Lookh harus dilakukan secara serius oleh Pemkot Malang agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat di Kota Malang. Terlebih atas adanya prediksi resesi ekonomi di 2023 mendatang.
Catatan lain datang dari Fraksi PKS DPRD Kota Malang yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji yang menyoroti Belanja Pegawai di tahun 2023.
Fraksi PKS mendorong agar Belanja pegawai yang di proyeksikan sebesar Rp.1,06 T atau sebesar 41 persen dari RAPBD 2023 tersebut harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Malang.
“Kami berharap agar delapan anggaran tersebut dapat terserap secara maksimal sehingga SILPA tidak akan melebihi acress-nya sebesar 2,5 persen. Hal ini dilakukan untuk menghindari asumsi akan buruknya perencanaan anggaran Pemerintah Kota Malang akibat SILPA yang besar,” pungkas Bayu.
Sementara fraksi-fraksi lain juga memberikan catatan-catatan yang berbeda, salah satunya berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan, penyelesaian masalah klasik banjir dan macet, hingga rencana alokasi untuk perbaikan infrastruktur lainnya. (A.Y)
